Resensi

Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Paniai

Risma F | Kamis, 19 Mei 2016 17:05 WIB | PRINT BERITA

ist



JAKARTA, WB - 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan HAM. 28 Desember 2014, saat memberikan sambutan perayaan Natal dihadapan ribuan rakyat Papua di Lapangan Mandala Kota Jayapura, Papua, Jokowi menyatakan "Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang”.


Demikian press release yang diterima redaksi Wartabuana.com. "Presiden telah menyatakan sikapnya, korban dan keluarga korban menantikan Presiden mewujudkan pernyataannya tersebut, namun ternyata proses pemenuhan janji tersebut berjalan lamban hingga melahirkan pesan tidak seriusnya negara menghadirkan keadilan di Paniai. Korban/keluarga korban harus menunggu 448 hari sampai Komnas HAM akhirnya menggunakan kewenangan hukumnya untuk membentuk Tim Adhoc yang bertugas untuk menyelidiki pelanggaran ham berat dalam kasus Paniai. Tepat pada 1 maret 2016, Komnas HAM membentuk dan mensahkan tim ini melalui SK Ketua Komnas HAM No. 009/KOMNAS HAM/III/2016," tulis aliansi jurnalis keberagaman, Jakarta, Kamis (19/5).


Tim Adhoc memiliki masa kerja 184 hari yang berlaku sejak 1 Maret 2016 hingga 31 Agustus 2016 untuk mengumpulkan berbagai data, informasi dan fakta , menyelidiki tingkat keterlibatan aparat negara serta merumuskan hasil penyelidikan yang nantinya akan dijadikan dasar penyidikan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian membawa para penjahat HAM diadili di pengadilan HAM. Namun sampai rilis ini dikeluarkan, Tim Adhoc belum melakukan tugasnya tersebut. 80 (delapan puluh) hari sudah berlalu sia-sia, ini merupakan bentuk penundaan keadilan yang sejatinya adalah penyangkalan terhadap keadilan itu sendiri, ironisnya hal ini justru kembali dilakukan oleh Komnas HAM.


Presiden selaku pemegang kekuasaan penyelenggaran negara dan pemerintahan berkewajiban memastikan Komnas HAM sebagai lembaga pelayanan publik menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana digariskan dalam undang-undang, tanpa mengintervensi substansi penyelidikan yang kiranya dapat menciderai kemandirian Komnas HAM.


Berdasarkan hal-hal di atas, kami hendak menyerukan tuntutan sebagai berikut :


1. Meminta Presiden RI untuk memerintahkan Komnas HAM untuk segera menjalankan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai melalui Tim Adhoc yang sudah mereka bentuk;


2. Meminta Presiden RI untuk memerintahkan kepada kementerian dan lembaga negara terkait untuk mendukung kerja Tim Adhoc baik dari segi pembiayaan maupun kerjasama dalam memberikan infomasi atau data yang dibutuhkan;


3. Menuntut Komnas HAM untuk segera memulai proses penyelidikan dan bila dibutuhkan memperpanjang masa kerja Tim Adhoc jika ternyata 104 hari yang tersisa tidak memadai bagi Tim Adhoc untuk melakukan kerja-kerjanya. []




EDITOR : Dina Kusumaningrum
Baca Juga








Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber