Resensi

Gema Demokrasi Pertanyakan Pembungkaman Komunisme

Dianita Sari | Minggu, 29 Mei 2016 08:40 WIB | PRINT BERITA

ist



JAKARTA, WB - Penyebaran isu kebangkitan komunisme terbukti berdampak pada pembungkaman kebebasan berekspresi warga negara di Indonesia.


"Isu anti-komunisme bahkan meluas pada prmberangusan buku-buku yang membahas masalah ideologi dan buku-buku akademik yang dicap menyebarkan ajaran marxisme/leninisme/sosialisme dan disita atas nama Pancasila," kata Gema Demokrasi dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (29/5).


Gerakan masyarakat untuk demokrasi atau gema demokrasi ini terdiri
dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arus Pelangi, Belok Kiri Festival, Federasi SEDAR, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Gusdurian.


Selain itu, Institute for Criminal Justice Reform (IJCR), Imparsial, INFID, Institut Titian Perdamaian (ITP), International People Tribunal (IPT) ‘65, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), KPO PRP, Komite Pembaruan Agraria (KPA), komunalstensil, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KPJKB Makassar, Komunitas Buruh Migran (KOBUMI) Hongkong, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).


Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), LBH Pers, LBH Pers Padang, LBH Pers Ambon, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogya, LBH Semarang, Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Partai Rakyat Pekerja (PRP), PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, Pergerakan Indonesia, Politik Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), PULIH Area Aceh, PurpleCode Collective, Remotivi, Satjipto Raharjo Institute, Sanggar Bumi Tarung, Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN).


Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU), Taman Bacaan Kesiman, Ultimus, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Manikaya Kauci, YouthProactive dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.


Selain sweeping buku ke sejumlah penerbit dan toko buku hingga upaya pelarangan pemutaran film sampai hari ini masih dilakukan secara terang-terangan oleh pelaku-pelaku non-demokratik dengan alasan berbau komunis.


Kasus terbaru adalah intimidasi dan pelarangan yang dilakukan oleh 5 ormas (GP Ansor, Banser NU, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, FKPPI), KODIM 0702/Pbg, KOREM 071/Wijayakusuma Purbalingga untuk melarang pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang diputar pada Festival Film Pelajar Purbalingga oleh Cinema Lovers Community Purbalingga, Jawa Tengah. Cara yang dilakukan mulai dari memanggil panitia, menekan pemilik fasilitas, hingga memobilisasi massa untuk membatalkan pemutaran.


Tekanan ini jelas dilakukan sistematis oleh para pelaku karena terorganisir dan mirip seperti kasus-kasus pelarangan sebelumnya di berbagai kota. Fakta terlibatnya perangkat negara dalam kasus ini jelas bertentangan dengan jaminan dan pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan perlindungan bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang.


Sangat mengherankan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangkap, mensweeping, menekan dan melarang kegiatan dan orang yang mereka duga atau mereka cap sebagai komunis. Keterlibatan ini jelas menebarkan teror dan rasa tidak nyaman sehingga membungkam kebebasan berekspresi yang dilakukan bersama pihak-pihak tertentu yang patut diduga mempunyai agenda “membuat gaduh” pemerintahan Indonesia yang demokratis ini.


Oleh karena itu Presiden sebagai panglima tertinggi harus menggunakan kewenangannya untuk menghentikan setiap tindakan-tindakan TNI yang di luar batas kewenangan telah mesweeping dan melakukan penangkapan terhadap aktivis dengan isu menyebarkan komunisme. Selain itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu mengintruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan haknya untuk berekspresi, dan menindak tegas setiap sweeping maupun tindakan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis untuk memberangus demokrasi.


Gema Demokrasi sekali lagi menyuarakan perlunya negara menghentikan segala tindakan sistematis pemberangusan demokrasi ini, guna menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk menjalankan haknya termasuk hak untuk berekspresi dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung hukum. [ ]

 

EDITOR : Dina Kusumaningrum
Baca Juga








Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber