politik

Pendidikan dan Kesehatan Kurang Baik, IQ Orang Indonesia Ranking 20 Dunia

Anggi SS | Senin, 05 Maret 2018 05:20 WIB | PRINT BERITA

ist

 

WARTABUANA -  Baik buruknya nasib sebuah negara sangat tergantung dari sumber daya manusianya. Negara itu akan berkembang kea rah yang lebih baik jika sumber daya manusia memiliki pendidikan dan kesehatan dengan sangat baik.

 

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema Ancaman, Tantangah, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Dari Dalam Negeri tentang Sumber Daya Manusia di Merak Room, Jakarta Convention Center (JCC),  Sabtu (3/3/2018).

 

Hadir sebagai narasumber dalam DPS Seri ke-10 itu antara lain Dr. Bambang Pharma Setiawan,   Prof.Dr. Hasbullah Thabrany, MpH. PH,  Dr. Pattiselanno Roberth Johan , MARS. Selain itu hadir pula Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.

 

Sejarah mencatat, Jepang dan China yang mengalami masa kemunduran selepas Perang Dunia Kedua dan Revolusi Kebudayaan ternyata mampu menunjukkan diri sebagai negara yang berhasil keluar dari kemunduran dan menjadi negara maju dibilang ekonomi, keuangan, dan militer dunia lantaran sangat memperhatikan faktor perbaikan pendidikan dan kesehatan rakyatnya.

 

 

Dalam diskusi tersebut, Pontjo Sutowo menyatakan jika sumber daya manusia Indonesia berdasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan negara-negara lain, tidak termasuk dalam ranking yang tertinggi. Sebagai akibatnya total productivity factor (TPF) menjadi menurun, dan Indonesia mengalami proses deindustrialisasi.

 

Untuk mencegah hal tersebut, Pontjo Sutowo menyatakan jika dalam membangun sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, tidak seharusnya hanya bersumber pada ketersediaan anggaran belanjanya semata, namun perlu adanya relevansi yang diberikan pada bidang pendidikan dan kesehatan ini oleh negara atau pemerintah secara menyeluruh.

 

"Pembangunan pendidikan dan kesehatan saja, tanpa arah dan tanpa dikaitkan dengan keseluruhan kebijakan nasional, tidak akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Dan membangun bidang pendidikan dan kesehatan bukan sekedar pembangunan sektoral sebagaimana yang telah dilaksanakan hingga saat ini, namun sebagai bentuk melaksanakan dua dari empat tugas konstitusional Pemerintah Negara," kata Pontjo Sutowo.

 

Sementara itu Bambang Pharma Setiawan menyatakan jika pendidikan di Indonesia sebagai penopang utama sumber daya manusia, mengalami sindrom bangsa terjajah. Bahkan pemerintah pernah suatu saat terjebak dengan mendirikan sekolah yang berbau asing dengan nama Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Internasional (SBI). Sindrom ini menyebabkan ada anggapan orang asing selalu diasumsikan pasti benar dan pintar.

 

Untuk menghilangkan sindrom hal tersebut, Bambang Pharma Setiawan menyatakan jika bangsa Indonesia perlu menanamkan nilai kebangsaan dan budaya unggul dalam pendidikan bangsa. "Penanaman nilai kebangsaan dan budaya unggul, akan mampu menanamkan karakter bangsa, sehingga sindrom bangsa terjajah akan segera dihilangkan", katanya.

 

Nara sumber lain, Hasbullah Thabrany menyatakan jika sumber daya manusia Indonesia pada saat ini sangat kurang beruntung. Hal ini karena Ranking IQ Indonesia berada di urutan ke 20 dunia. Semua itu terjadi karena investasi kesehatan Indonesia sangat rendah. Padahal generasi emas bangsa ditentukan  oleh pengaruh gizi dan kesehatan ibu, bayi, serta anaknya.

 

"Di Amerika pemerintah memiliki kebijakan Food Stamp, penduduk miskin, ibu hamil dan anak mendapat kupon makanan, yang dapat diambil di supermarket berupa daging, ayam, ikan, susu, jus dan sebagainya. Dan Jerman memberi jaminan sosial keluarga agar semua anak bergizi cukup. Kebijakan ini seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar pemenuhan gizi yang cukup untuk ibu dan  anaknya dapat terpenuhi, agar sumber daya manusia dapat menghasilkan generasi emasnya", katanya.

 

 

Menurut Dr. Pattiselanno Roberth Johan , MARS, di Indonesia terjadi perubahan beban penyakit yang menimpa sumber daya manusianya. Jika pada tahun 1990, penyakit menular seperti ISPA, TB, Diare  menjadi sebab kematian dan dan kesakitan terbesar.  Sejak tahun 2010, penyakit tidak menular menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan, seperti stroke, kecelakaan, jantung, kanker dan diabetes.

 

Tingginya penyakit tidak menular ini menyebabkan kesehatan mental spiritual sosial sumber daya manusia menjadi terganggu. Sebagai akibatnya masalah psikososial meningkat. Untuk mengatasi hasil tersebut maka diperlukan pembangunan ketahanan keluarga sebagai masyarakat terkecil serta dengan membangun kecerdasan spiritual.

 

"Sumber daya manusia yang mampu menghadirkan ketahanan nasional baru akan terwujud jika memiliki kesehatan mental spiritual sosial masyarakat yang diwujudkan melalui keluarga yang berkualitas. Dan untuk mencapainya diperlukan kerjasama menyeluruh antara Pemerintah, Institusi Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Keluarga, dan Masyarakat", kata Pattiselanno. []

 

 

 

EDITOR : Fuad Rohimi
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Titik Tuju Partai Berkarya, Idrus : Tidak Masalah

13 Juni 2018 | 16:06 WIB

Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menyampaikan, setiap warga negara memiliki hak dalam menentukan pilihan politiknya. Pernyataan Idrus tersebut terkait keputusan Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang menyeberang ke Partai Berkarya.

Komjen Iriawan Jabat Pj Gubernur Jabar, PKS : Mendagri Jangan Gegabah

18 Juni 2018 | 12:09 WIB

DPP PKS akan meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait bakal dilantiknya mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Jika Maju, PAN Optimis Amien Bisa Kalahkan Jokowi

12 Juni 2018 | 09:22 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik kesiapan Amien Rais untuk maju pada bursa Pilpres 2019. Bahkan, elit PAN optimisi Amien Rais bisa mengalahkan Jokowi dalam pemilihan nanti.

Pengamat : Polisi Aktif Diangkat Jadi Gubernur, Tidak Masuk Akal

19 Juni 2018 | 10:21 WIB

Pelantikan dan penempatan perwira aktif Polri, Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah pengangkangan terhadap Undang-Undang.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber