JAKARTA, WB – Presiden Joko Widodo memang telah meluncurkan tiga kartu saktinya sebagai bentuk pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tiga kartu untuk jaminan sosial itu adalah Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun sayangnya sampai saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana memperoleh kartu-kartu tersebut.
“Kalau kartunya tau liat ditelevisi, tapi buat mendapatkannya itu kita belum tau. Soalnya belum ada pengumuman dari kelurahan,” ujar Jais salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Kwitang saat dijumpai Wartabuana, Senin (4/11/2014).
Pria yang berprofesi sebagai pedagang kelontong ini memang sudah mengetahui peluncuran ketiga kartu sakti presiden tersebut melalui mediap. Namum kata dia sejauh ini baik dirinya maupun warga sekitar sama sekali belum mendapatkan informasi terkait bagaimana proses untuk memperolehnya. Bahkan pihak RT diwilayahnya belum mendapatkan arahan dari kelurahan.
“Pak RT juga belum beri informasi apa-apa, tapi setau saya itu datanya diambil dari data yang sudah ada dari bantuan langsung tunai sebelumnya,” ujar Jais.
Tidak hanya warga saja yang mengalami kebingungan terhadap mekanisme dan penyebaran kartu sakti presiden tersebut, hal senada bahkan juga dialami oleh pihak kelurahan yang sama sekali juga tidak tau mekanisme prosesnya.
Sekertaris Kelurahan Kwitang, Aruwanto, menjelaskan, sampai saat ini pihak kelurahan belum mendapatkan arahan terkait peluncuran kartu sakti Presiden Jokowi yang diresmikan di Kantor Pos Pusat itu. Bahkan dirinya juga bingung ketika ada warga yang datang dan meminta untuk dibuatkan kartu Keluarga sejahtera (KKS), karena sejauh ini belum ada perintah dan koordinasi.
“Kemarin sudah ada warga yang datang dan meminta untuk dibuatkan kartu. Lalu kita bilang ke mereka kalau kita juga belum mendapat arahan untuk pembuatannya, setahu saya data itu data dari kantor pos yang diambil waktu bantuan langsung tunai yang dikoordinir sama kantor pos,” ujar Aruwanto saat dijumpai diruang kerjanya.
Aruwanto menambahkan, saat ini dirinya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan juga kelurahan wilayah lain atas program kartu-kartu sakti Presiden tersebut. Bahkan dirinya juga berupaya untuk melakukan kontak dengan pihak Kantor Pos selaku pelaksana pemberi bantuan, namun sayangnya sampai saat ini pihaknya masih mengalami kendala soal informasi.
Namun begitu pihak kelurahan sendiri saat ini, mengaku akan menerima data warga jika memang ada yang ingin mengajukan untuk mendapatkan kartu sosial tersebut, asalkan berbagai persyaratan dasarnya kata Aruwanto sudah terpenuhi yakni melampirkan surat keterangan RT dan RW, sebagai bukti bahwa warga tersebut adalah benar.
“Melampirkan KTP dan juga KK sebagai alat kelengkapan bukti,” tandasnya.[]