“Konflik” Batam, Fahri Hamzah Curigai Ada yang Ingin Kuasai BP Batam

181
Batam (insert) Fahri Hamzah /ist

WARTABUANA – Rencana pemerintah melebur BP Batam dan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat sorotan banyak pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI yang mencurigai adanya upaya mengambil alih BP Batam melalui Wali Kota Batam yang nota bene poltisi Partai Nasdem.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan. Menurut Fahri, peleburan BP Batam dan Walikota jelas bertentangan dengan Hukum karena kedua badan tesebut diatur oleh undang undang yang berbeda. BP Batam memiliki undang undang sendiri yang terkait dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ), Sementara walikota ada undang undang tentang daerah.

“BP itu undang-undang khusus Free Trade Zone (FTZ), wali kota ini undang-undang khusus, undang-undang otonomi daerah. Ini kalau mau digabung, tidak bisa digabung dengan Peraturan Pemerintah (PP), dia harus digabung dengan undang-undang.  Apalagi penggabungannya aneh, dia mau digabung wali kota ex officio menjadi kepala otorita. Ketua otorita ini pejabat pusat, jadi kayak kepala desa merangkap menteri desa. Nggak boleg begitu dong,” ujar Fahri.

Menurut Fahri ada tiga isu dalam kasus ini. Ada isu ekonomi, perubahan yang dirancang ini bisa mengganggu konsentrasi investor, yang kedua secara politik ini kan merugikan, apalagi menjelang Pemilu. ‘Biarkan saja begitu. Jangan ada perubahan dulu,” tegasnya.

Lebih jauh Fahri mengatakan, kalau mau mengevaluasi personalia dan kinerja silahkan, kerena itu rutin dan menjadi kewenangan dewan kawasan. “Nah yang ketiga kebijakan itu akan bertentangan dengan hukum karena status dari dua undang-undang yang ada,” jelasnya.

Fahri mencurigai rencana pemerintah yang tidak melalui kajian mendalam ini merupakan sebuah agenda tersembunyi dari segelintir orang di rezim ini yang ingin mengambil keuntungan.

“Saya kira ada yang mencurigakan. Ada orang yang mau memakai jabatan wali kota untuk menguasai otorita atau badan lain. Gak boleh sembarangan diambil alih,” tandas Fahri.

Fahri juga mengingatkan pemerintah, bahwa perubahan yang akan dilakukan ini akan mengganggu iklim investasi di Batam yang belakangan menunjukan trend peningkatan. “Perubaban yang mereka lakukan pasti akan mengganggu investor. Secara poltik ini mengganggu. Jadi biarkan saja jangan ada perubahan,” ungkapnya.

Dampaknya menurut Fahri, pengusaha pasti akan bingung dan saya kira ini ada yang mencurigakan. Ada orang yang ingin memakai jabatan wali kotanya  untuk menguasai otorita. Itu badan lain, tidak boleh sembarangan diambil alih. “Kalau merombak aturan untuk memberikan jabatan kepada orang yang sebenarnya berada di bawah itu, itu bisa bahaya,” tendasnya. []

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here