Mantan Kepala BIN: Penyadapan Australia Dipolitisasi

42

JAKARTA, WB- Isu penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan pejabat tinggi negara lainnya dinilai lazim dilakukan oleh badan interlijen setiap negara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat diwawancarai oleh media Australia, Herald Sun. Dalam artikel itu, ia menuduh Indonesia telah munafik dan memberikan reaksi kemarahan yang berlebihan.

Menurut Hendro hal tersebut lazim terjadi di badan intelijen tiap negara untuk memperoleh informasi. Permasalahan tersebut ialah teknis antarintelijen kedua negara. Namun, kini permasalahannya mulai memasuki ranah politik.

“Persoalan ini sebenarnya teknis namun jadi dibawa ke ranah politik,” komentar Jendral Purn. AM Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Kamis (21/11/2013).

Pria yang pensiun pada 2004 ini mengatakan, Indonesia tidak hanya menyadap komunikasi sipil dan militer serta panggilan telepon politikus Australia, tapi juga telah gagal merekrut pejabat Australia sebagai agen ganda.

“Ini nantinya bisa merugikan hubungan kedua belah pihak,” lanjutnya.

Intelijen bukanlah badan penegak hukum, melainkan suatu badan yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi tertentu. Menurut Hendropriyono, yang melakukan penyadapan lah yang selayaknya dihukum

Penyadapan ini dilakukan pada 1999 saat krisis Timor Leste terjadi. Australia dinilai gencar membantu Timor Leste dalam mencapai kemerdekaannya. Bahkan, hingga pasca-kemerdekaan pun, Australia selalu siap sedia membantu Timor Leste.[ ]