PKS Minta Posisi Wagub DKI Sebelum Pilpres

88

WARTABUANA – Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengaku tidak sepakat soal pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai Pilpres 2019.

Putusan tersebut kata Suhaimi, terlalu lama mengingat kebutuhan wapres sangat mendesak guna mendampingi Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau kita maunya lebih cepat itu kan PKS dan Gerindra, kalau kita maunya sebelum Pilpres. Karena itu kebutuhan pemerintah, harus adanya wagub,” kata Suhaimi, Rabu (9/1/2019).

Suhaimi menekankan bagaimana pun saat ini tetap membutuhkan seorang wakil gubernur guna ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan Pemprov DKI.

“Jadi pemerintahan itu ada wagub atau tidak harus tetap berjalan. Tapi enggak ada wagub karena memang belum ada yang dilantik kan,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Suhaimi, PKS menargetkan persoalan wakil gubernur meski segera dituntaskan sebelum 25 Januari 2019.

Sebelumnya Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyarankan agar penentuan wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan usai Pilpres 2019. Lantaran saat ini pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah usai.

Sementara itu, PKS telah menyiapkan dua nama, yakni mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI, Agung Yulianto sebagai calon wakil gubernur DKI.

Sementar itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menegaskan tim fit and proper test yang rencananya bakal menguji calon wakil gubernur DKI Jakarta nantinya diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dan untuk perwakilan dari Gerindra, lanjut Taufik saat ini masih dirapatkan dan tidak menutup kemungkinan bakal berasal dari kalangan diluar Partai Gerindra dalam hal ini adalah pakar dalam bidang nya.

“Nantinya bisa dari pengurus bisa dari pakar,” beber Taufik.

Menurut Taufik, teknis penetapan wakil gubernur DKI Jakarta lewat fit and proper test agar mengetahui seberapa jauh sang cawagub mengetahui tentang Jakarta

“Pertama yang paham soal Jakarta, kedua paham soal pemerintahan, yang ketiga memahami rpmjdnya gubernur anies sandi. Itu kalau itu saya kira sudah kriteria umum kenapa mesti ada fit n proper test jgan sampai nanti calon wagub enggak tahu artinya Jakarta dia enggak paham,” tutupnya.[]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here