Soni Sumarsono : Soal Status BP Batam Masih dibahas, Belum Eksekusi

229
Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Soni Sumarsono / mm

WARTABUANA –  Polemik ex officio Walikota Batam juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, terus bergulir. Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Soni Sumarsono menegaskan, pemerintah belum mengambil kebijakan. Semuanya masih dalam pembahasan dan belum ada eksekusi.

Hal itu disampaikan Sumarsono usai Laporan dan Proyeksi Kinerja Kemendagri di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pussat. Rabu (26/12/2018)

“Jadi tidak kalau BP Batam bubar. Yang ada itu untuk menyudahi dualisme yang sudah berjalan delapan tahunan itu. Rencananya akan disatukan dahulu kepemimpinannya. Seperti ex officio lainnya selama masih tegas kewenangannya toh masih bisa berjalan baik. Prinsipnya sebenarnya adalah, mari kita apapun kebijakannya dapat kita terima, kita terjemahkan, soal nanti kemudian solusi sementara itu sambil jalan diperbaiki di evaluasi, ya silahkan saja,” ujar Sumarsono.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika ada yang mengkaitkan polemik ini dengan penurunan PAD Batam, itu tidak benar. “Itu semata-mata persoalan dualisme  yang terus berlanjut. Jadi, terkait fungsi-fungsinya, itu yang mau dibahas. Sehingga seseorang jika bicara sebagai apa,” tegasnya.

Dalam laporan capaian kinerja BP Batam tahun 2018  bahwa satu tahun capaian kinerja yang berhasil diraih BP Batam telah memperoleh hasil yang optimal dan memuaskan. Ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan PNBP yang mengalami surplus atau peningkatan cukup signfikan.

Masih menurut Sumarsono, prosesnya penetapan posisi BP Batam masih lama, namun yang penting arahnya seperti itu. “Tapi kedepan pasti ada formula yang lebih sistemik. Sifatnya seperti apa, larinya ke KEK misalnya. Semua bisa didialogkan. Semua bisa dibicarakan. Semuanya belum sampai ke level pelaksanaan,” jelasnya.

Sumarsono mengajak semua pihak untuk menciptakan iklim yang kondusif di Batam, termasuk iklim investasi yang harus dipertahankan. “Perbedaan pendapat dihargai, jangan sampai kemudian justru malah bumerang buat kita semuanya. Diskusi masih berkembang, berbagai alternatif masih bisa saja disusun, bagaimana mengoperasionalkan itu tanpa merugikan semua pihak,” harapnya.

Sementara itu, dalam laporan capaian kinerja BP Batam tahun 2018  bahwa satu tahun capaian kinerja yang berhasil diraih BP Batam telah memperoleh hasil yang optimal dan memuaskan. Ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan PNBP yang mengalami surplus atau peningkatan cukup signfikan.

Pendapatan BP Batam mengalami Surplus s.d. 25 Desember 2018 sebesar Rp 268,97 miliar, sehingga  saldo kas  BP Batam s.d. 25 Desember 2018 adalah sebesar Rp 711 miliar  atau terdapat peningkatan sebesar  60,86 % dari saldo awal kas tahun 2018 sebesar Rp 442 miliar.

Kenaikan ini melalui beragam upaya dan inovasi khususnya di bidang pelayanan perizinan lahan yang berhasil membuat ketertarikan investor dan masyarakat meningkat untuk melakukan pembayaran perpanjangan UWT dengan layanan perizinan lahan yang mudah, cepat dan inovatif. Disamping untuk sedikit mungkin melakukan belanja barang sehingga tercipta PNBP yang sehat dan optimal.

Dan sebagain besar angka penerimaan PNBP berasal dari unit kerja penghasil yang berada dinaungan Anggota 3 / Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha.

Keberhasilannya mereformasi birokrasi di kantor lahan seperti perpanjangan UWT , IPH yang sebelumnya selesai dalam 24 hari hingga sebulan kini dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari saja.

Hadirnya inovasi untuk jemput bola dengan BLINk (BP Batam Layanan Keliling) untuk pengurusan UWT dan IPH pemukiman yang disambut positif warga hingga dukungan insentif kepada investor dalam membangun jalan di kawasan industri membuat pendapatan kantor lahan meningkat dan melebihi target.

Dengan peningkatan tersebut maka berbagai pergerakan kegiatan pembangunan konstruksi yang dijadwalkan pada tahun 2019, tetap dapat dilakukan sebagai akses untuk membuka investasi baru.  Kemudian, mengembangkan pelabuhan batu ampar yang telah dimulai dengan peresmian First Fleet Ship to Ship floating storage unit (FSU) di Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar. Refenery Palm Oil Unggul Persada progres 40% ditargetkan tahun 2019 sudah bisa produksi 2 tangki. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar akan memiliki potensi pendapatan hingga 20-40 M pertahun.

Dengan berbagai keberhasilan yang diraih BP Batam pada tahun ini, ia yakini mampu memberikan konstribusi terhadap pencapaian perekonomian Batam 7% pada tahun depan.  Selain sektor pariwisata juga tidak dapat dipungkiri mampu menyumbangkan peran dalam peningkatan indeks ekonomi Kepri.

Jika pada 2017 hanya tumbuh 2,01 % yang merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Kepri. Hal ini terjadi, seiring dengan tren pelemahan pertumbuhan investasi/PMTB dan ekspor industri berbasis migas dan galangan kapal yang melemah.

Maka tahun 2018, sejalan dengan langkah BP Batam dan seluruh stakeholders, investasi mulai meningkat, pariwisata tumbuh pesat ditandai dengan tren kunjungan wisman yang naik pesat setalah 4 tahun stagnan, perekonomian Kepri berhasil tumbuh sebesar 4,47 dan 4,51 persen pada triwulan I dan II dimana investasi telah tumbuh sebesar 6,49 % dan 7,68 % untuk masing-masing triwulan.

Tren positif ini merupakan sinyal akan kebangkitan perekonomian Kepri yang 70% ditopang oleh perekonomian Batam dan pada periode mendatang tentunya harus terus dikawal serta ditingkatkan.

Dengan segala capaian ditahun 2018 yang berhasil dicapai, dan menjaga komitmen dalam melakukan sejumlah proyek strategis BP Batam yang telah direncanakan pada tahun 2019, maka optimis 7% ekonomi Batam akan tercapai pada tahun depan. Dengan semangat karyawan BP Batam maka BP Batam akan terus berkonstribusi dan bekerja untuk pembangunan Batam yang semakin baik.[]

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here