Tanpa Megawati, Jokowi Tetap Bergigi

43

JAKARTA, WB- Belum tuntas benahi Jakarta dengan segudang persoalan, sang gubernur blusukan ini sudah digadang-gadang jadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2014 mendatang. Meskipun elektabilitasnya super tinggi bahkan mengalahkan Megawati, namun apakah mantan Walikota Solo ini mampu andalkan blusukan untuk menata Indonesia menjadi lebih baik?

 

Sosok Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi memang fenomenal. Kini popularitasnya sedang di atas angin. Setelah sukses menjadi orang nomor satu di ibukota negara, namanya selalu berada di peringkat atas calon presiden. Padahal dengan gaya khas low profilnya, anak tukang kayu ini selalu memperlihatkan ketidak ambisiannya jadi presiden, jabatan dambaan Wiranto, Prabowo bahkan Megawati.

 

“Megawati Soekarnoputri masih pantas menjadi calon presiden di 2014. Sebab di mata kader PDI Perjuangan, sosok Megawati belum bisa tergantikan oleh siapapun, termasuk oleh sang gubernur DKI sendiri, Joko Widodo,” ujar Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat, Cheppy T Wartono, kepada webe, Selasa (19/11/2013).  

 

Memang wacana menjagokan Jokowi dalam pencapresan melalui gerbong Banteng Moncong Putih saat ini masih samar. Pasalnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan beberapa waktu lalu saja, banyak timbul ragam pandangan soal capres. Namun yang pasti, menurut Cheppy masih banyak dari DPD dan DPC yang menginginkan Megawati untuk tetap maju sebagai presiden.

 

“Kesadaran ideologi di PDI Perjuangan sangat tinggi. Yang harus diingat pemimpin muda mulai lahir dari konsistensi Ibu Mega di dalam memimpin partai. Dari sana lahirlah pemimpin muda seperti Jokowi, Puan, Ganjar Pranowo, dan Cornelis,” beber Cheppy.

 

Namun disisi lain, senior Cheppy dari PDIP Pramono Anung menampik ocehan juniornya. Saat dijumpai di gedung DPR-RI, Pramono meyakini, siapapun yang dicalonkan partainya sebagai capres, pasti bisa maju tanpa hambatan.

Artinya  jika nantipun Jokowi ingin maju jadi capres tentunya tidak akan ada hambatan apapun.  “Jokowi sebagai Capres, itu gampang dan biasa saja. Kan syaratnya seperti izin kampanye ke Menteri Dalam Negeri,” ujar Pram di Gedung DPR RI.

 

Penjelasan Pramono itu terkait jika nantinya Jokowi akan maju sebagai presiden, maka ia harus meminta ijin kepada presiden. Hal itu sesuai ketentuan pasal 7 UU Pilpres, dimana pejabat daerah yang ingn maju sebagai capres harus meminta ijin kepada presiden.

 

“Saya setuju jika pasal itu diubah sehingga ke depannya kepala daerah yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden tidak perlu meminta izin kepada presiden.
Bayangkan jika presiden tidak mengizinkan kepala daerah untuk maju sebagai capres. Kan tidak fair,” tegas wakil ketua DPR ini.


Belum Tuntas

Ditempat terpisah, pemerhati pemilu bersih dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti berpandangan, jika ingin unggul dalam Pilpres 2014, tidak ada pilihan bagi PDIP untuk tidak mencalonkan Jokowi sebagai capres. Pasalnya PDIP sebagai partai besar pastinya sudah bosan menjadi oposan.

 

“Masalahnya mereka sudah tidak mempunyai calon kuat lagi. Kalau tidak menetapkan Jokowi, lalu siapa lagi. Katanya PDIP sebagai partai perubahan,” ujar Ray saat dijumpai webe di bilangan Cikini, Selasa (19/11/2013).

 

Masih menurut Ray, akan menjadi sebuah pertaruhan besar bagi PDIP kedepan. Prediksinya, tanpa Jokowi, elektabilitas PDIP  akan melorot.

 

“Karena itu, jika dipaksakan selain Jokowi, maka PDIP bisa ditinggalkan pemilih di Pemilu 2014 nanti. Masalahnya, sampai saat ini kinerjanya Jokowi membenahi Jakarta belum signifikan. Lihat saja disana-sini masih macet, banjir juga masih terjadi, inikan harus dibenahi dulu,” tegas Ray. 

 

Selain Ray, pengamat politik lain yang mendukung munculnya calon presiden alternatif adalah Sebastian Salang. Menurut pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) ini, elektabilitas PDIP bisa anjlok jika tidak menjagokan Jokowi. “Tanpa PDIP pun elektabilitas Jokowi tetap tinggi. Karena Jokowi punya otentitas dan tim sukses sendiri,” katanya.

 

Sementara itu, Presiden konfederasi serikat pekerja (KSPI) Said Iqbal, mempunyai pandangan lain.  Menurutnya, jika mantan walikota Solo tersebut menjadi presiden, maka yang dikhawatirkan adalah akan ada era kepemimpinan orde baru Soeharto.  Hal itu ditegaskan Said terkait sikap Jokowi yang dinilai pro terhadap pengupahan murah.

 

“Dalam memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 sebesar Rp 2,4 Juta, Jokowi mendapat tekanan dari para pengusaha. Upah itu jelas bentuk keberpihakan Jokowi kepada pengusaha. Kalau dia jadi presiden, itu bisa ngelebihin era Soeharto,” ujar Said, kepada webe.

 

Menurutnya, Peningkatan UMP yang hanya 9 persen, merupakan upaya untuk memiskinkan buruh. Artinya Said menyayangkan terhadap keputusan yang diambil Jokowi.

 

“Kami menguji Jokowi karena dia sebagai calon presiden terkuat menurut survei. Enak saja mau jadi presiden, tetapi tidak diuji. Jangan ngurusi topeng monyet aja, tapi urusi buruh lah. Sayangnya, keputusan Jokowi tidak sesuai sama platform partainya yang dikenal pro wong cilik, pro rakyat. Kebijakan Jokowi itu pro pemilik modal,” pungkas Said.[]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here