politik

Gawat! 180 Ribu Caleg Pasti Gagal

Arief Nugroho | Senin, 10 Maret 2014 15:33 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Kecilnya peluang lolos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) nanti membuka kemungkinan banyaknya Calon Legislatif (Caleg) yang kecewa dan stres. Jadi tidak heran jika banyak rumah sakit yang sudah mempersiapkan sarana dan layanan untuk menangani Caleg gagal yang stres bahkan sakit jiwa.

Persaingan menuju kursi legilatif alias wakil rakyat semakin ketat. Selain makin banyak pesertanya, sistem politik Pemilu telah membuat konstelasi di dalam Pemilu sangat mahal. Persaingan suiper  ketat dan peluang semakin kecil.

 

Peluang sukses seorang Caleg hanya 10 persen. Total kursi yang diperebutkan Caleg secara nasional ada 19.699 kursi yang terdiri dari 560 untuk DPR dan 132 untuk DPD. Sementara untuk DPRD Propvinsi ada 2.112 kursi, DPRD Kabupaten dan Kota ada 16.895 kursi.  Semua kursi itu diperebutkan lebih dario 200 ribu Caleg. Jika diasumsikan hanya 10 persen saja Caleg yang berhasil lolos sebagai wakil rakyat, sudah pasti ada 180 ribu Caleg gagal.

 

Persaingan menuju Senayan ternyata lebih ketat dan sangat kecil peluang  menang, terutama untuk muka baru, apalagi yang hanya punya modal dana, tanpa pengalaman politik. Bayangkan, jumlah kursi yang hanya 560 akan diperebutkan oleh 6.607 Caleg. Artinya, 6047 Caleg dipastikan kecewa karena gagal.

 

Hebatnya, dari 560 anggota DPR periode lalu, 90 persennya ikut lagi dalam Pileg mendatang alias incumbent. Tentunya mereka sudah memiliki pengalaman dan konstituen yang setia. Sementara pendatang baru harus berjuang dari nol dan bersaing dengan Caleg dari partai lain, bahkan partainya sendiri.

 

 Meskipun bisa lolos dari persaingan antar Caleg, namun untuk tingkat DPR masih ada aturan yang membatasi. Partainya harus melewati parliamentary treshold (PT) sebanyak 3,5 persen ditingkat nasional. Artinya, meskipun seorang Caleg sudah lolos dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) nya, namun jika partai tidak mencapai PT, kemenangannya akan sia-sia.

 

Kondisi persiangan seperti itu membuat partai dan para Calegnya akan berbuat maksimal untuk bisa lolos sebagai pemenang. Segala cara dan bentuk kampanye akan dilakukan melalui iklan, kaos, spanduk, baliho, poster dan stiker. Termasuk kucuran dana untuk pencitraan dalam bentuk bantuan, bakti sosial, bahkan money politic.

 

Biaya Tinggi

Apapun yang dilakukan Caleg, terutama `new comer`, untuk mencapai tingkat elektabilitas pasti membutuhkan uang yang nilainya tidak sedikit. Pengalaman para Caleg DPR di Pemilu 2009, setiap Caleg sedikitnya mengabiskan dana sekitar Rp 3 miliar. Angka itu besar kemungkinan akan naik dalam proses Pemilu tahun ini.

 

Selain butuh biaya yang tidak sedikit, seorang Caleg juga harus menyisihkan waktu yang banyak untuk pencitraan dengan gaya blusukan yang sedang ngteren. Dan sudah dipastikan setiap kegiatan yang dirancang oleh tim suksesnya, ujung-ujungnya butuh duit.

 

Biasanya para tim sukses pantang menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Meskipun Caleg yang diusungnya tidak memiliki peluang, bahkan tidak dikenal di Dapil-nya. Tim sukses selalu memberikan harapan terlampau tinggi.

 

Ketika di akhir `pertarungan` dan terbukti gagal, sudah dipastikan Caleg tersebut akan kecewa berat. Mereka yang mentalnya lumayan kuat, mungkin masih bisa menerima kenyataan gagal menjadi wakil rakyat.

 

Namun, jika Caleg tersebut terlalu berambisi sehingga menggunakan segala cara, termasuk menjual asset dan berhutang untuk modal menjadi anggota DPR. Sudah bisa dipatikan rasa kecewa dan penyesalannya akn berlipat-lipat. Sudah gagal, kini dililit hutang.

 

Sakit Jiwa

Data dari Kementerian Kesehatan mencatat, pada Pemilu 2009 sedikitnya ada 7.736 Caleg gagal yang mengalami gangguan kejiwaan berat alias gila. Sebanyak 49 orang Caleg DPR, 4 orang Caleg DPD, 496 orang Caleg DPRD I dan 6.827 orang Caleg DPRD II.

 

Pakar kejiwaan Prof. Dadang Hawari memperkirakan, jumlah Caleg gagal yang akan menjadi gila akan lebih banyak dibanding Pemilu 2009.

 

Menurut data Kemenkes, pada Pemilu 2009, ada 7.736 Caleg yang mengalami gangguan jiwa berat alias gila. Sebanyak 49 orang Caleg DPR, 496 orang Caleg DPRD I, 4 Caleg DPD dan 6.827 orang Caleg DPRD II.

 

Psikiater kondang Prof Dadang Hawari malah mengatakan, akan lebih banyak lagi Caleg gila dibanding 2009. Menurut Dadang, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak stabil. “Secara politik kita kacau. Dari mulai persiapan, sudah kacau. Dan nanti pada pemilihan umum saya duga bakal kacau,” ujarnya.

 

Bahkan, dr. Teddy Hidayat, psikiater yang juga Ketua Penanggulangan Narkoba RS Hasan Sadikin Bandung, meramalkan jumlah caleh yang stres akan mencapai 30 persen. “Baik yang terpilih maupun gagal akan mengalami stres,” ungkpanya.

 

Mengantisipasi tingginya jumlah Caleg gagal yang bakal terganggu jiwanya, paska Pemilu nanti, beberapa rumah sakit sudah mempersiapkan sarana untuk menampung Caleg stres dan gila.

 

Diantara rumah sakit itu antara lain RSJKO Prov. Bengkulu, RSJ Ernaldi Bahar Palembang, RSJ Tampan Pekanbaru, RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta; RSJ Marzoeki Mahdi Bogor, RSU Kota Banjar Jabar, RSJD Solo, RS Panembahan Senopati (RSPS) Bantul, RSUD Banyumas, RSUD Kudus Jateng, RSUD Kartini Jepara, RSJ Menur Surabaya, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Malang, RSUD Kanjuruhan Malang, RSJ Prov. Kalbar di Singkawang, Dinkes Kota Balikpapan Kaltim, dan RSKD Maluku.

 

Di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan di Kota Pekanbaru, Riau telah disiapkan belasan kamar khusus untuk Caleg gagal yang terganggu jiwanya. "Setidaknya ada sepuluh kamar lebih yang disiapkan khusus," ujar Donna, humas RSJ Tampan.

 

Tidak tanggung-tanggung, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Provinsi Bengkulu menyiapkan 200 tempat tidur Caleg gagal yang mengalami depresi. Hal itu dilakukan karena belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya selalu ada Caleg yang mengalami gangguan jiwa.

 

Tim peneliti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menemukan fakta beberapa ciri mereka yang mengalami gangguan jiwa akibat kalah dalam Pemilu. Gangguan jiwa itu diawali dengan rasa cemas, susah tidur, putus asa, merasa tak berguna, dan kemungkinan terburuk bunuh diri.

 

Sewa Perahu

Banyaknya Caleg stres hingga mengalami gangguan jiwa , menurut pakar psikologi politik Prof Dr Hamdi Muluk karena sistem Pemilu yang kurang baik. “Sistemnya ini terlalu membuka lebar pintu bagi orang untuk bereksperimen prilaku,” paparnya.

 

Maksud eksperimen prilaku adalah mencoba peruntungan menjadi Caleg, padahal itu tidak rasional bagi dirinya. Dengan sistem terbuka ini juga akan bersaing di antara Caleg dari anggota Parpol sendiri.

 

“Ya tentu sangat mahal biayanya. Sudah pinjam sana-sini, sudah habis satu milyar kok belum cukup juga. Nanti kalau tidak terpilih stres dia karena tidak bisa mengembalikan pinjaman. Yang tidak kuat mental kepental, masuk rumah sakit jiwa. Atau pura-pura gila supaya tidak ditagih utangnya,” celoteh Hamdi.

 

Karena sistem Pemilu proporsional terbuka dengan banyak partai, mengakibatkan partai tidak menyaring dengan ketat calon Calegnya. Misalnya, partai disuruh memilih sepuluh orang Calegnya di satu Dapil. Kemuidian partai tidak melakukan seleksi dengan ketat untuk menyaring kader terbaiknya.

 

Ada juga Parpol yang nakal, mereka jual `peluang` nyaleg kepada siapa saja yang punya modal, termasuk kepada pemilik modal yang bukan kader partai. Biasnya cara ini disebut `sewa perahu`.

 

Cara ini membuat banyak orang baik yang ingin tetap mengabdi melalui jalur yang benar yang tidak usah membayar uang `sewa perahu` akan tereliminasi. Posisi mereka diganti oleh Caleg berduit, atau artis yang populer.

 

Soal seleksi yang kurang ketat juga disoroti Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin. Menurutnya, angka Caleg gagal yang terganggu jiwanya bisa diminimalisir jika sejak awal Parpol melakukan seleksi ketat terhadap para  Calegnya.

 

 “Ada indikasi terjadinya pemalsuan dokumen kesehatan saat seleksi awal. Surat  keterangan sehat jasmani dan rohani yang diserahkan Caleg kepada KPU diragukan kebenarannya," kata Said.



Selain itu ada indikasi bahwa KPU selaku penyelenggara Pemilu lalai melakukan seleksi persyaratan kelengkapan Caleg yang diserahkan Parpol. “KPU-nya yang tidak becus memeriksa kelengkapan persyaratan Caleg," tegasnya.

Said mengatakan jika KPU benar dalam melakukan verifikasi persyaratan Caleg, sebetulnya kecil kemungkinan akan ada Caleg yang mengalami gangguan jiwa.

"Mengapa? karena pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon, mereka sudah melengkapi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit atau puskesmas. Hasil pemeriksaan kesehatan Caleg itu seharusnya sudah mencakup penilaian medis tentang kekuatan mental atau kejiwaan calon bersangkutan," tandasnya. []

 

 

 

 

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

SDA : PPP Bisa Rujuk

12 Desember 2014 | 15:24 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan PPP, Suryadharma Ali (SDA) menjelaskan kemungkinan untuk kembali  rujuk dengan PPP kubu Romahurmuziy akan terbuka. Meski kemungkinan rujuk itu diakui SDA cukup kecil.

Idrus : Agung Mau Rusak Partai

12 Desember 2014 | 17:30 WIB

Sekretaris Jenderal (sekjend) Partai Golkar Idrus Marham menuding kalau kubu Agung Laksono hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan subyektif dari sebagaian orang-orang tertentu

Ibas Belum Ideal Buat Ketum

19 Desember 2014 | 13:06 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf beranggapan bahwa sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono  atau yang kerap disapa Ibas, dinilai belum layak untuk menjadi ketua umum partai.

Ini Cara PAN Tetap Solid

19 Desember 2014 | 14:42 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjat H Wibowo menilai, kalau partainya akan tetap solid menjelang pelaksanaan Kongres 2015. Ucapan Drajad tersebut sebagai penegasan bahwa partai berlogo matahari terbit itu tidak akan ada perpecahan seperti yang terjadi di Partai Golkar dan PPP.

Fadli : BUMN Harus Dipimpin Anak Bangsa

17 Desember 2014 | 11:45 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa masih banyak orang Indonesia yang mampu menjadi pimpinan di BUMN. Menurutnya sudah saatnya kedepan para pemimpin di semua perusahaan milik negara dipimpin oleh anak bangsa.