nasional

Panglima TNI : Tidak Waspada, Kita Bisa Diusir

Edward WA | Kamis, 06 April 2017 10:31 WIB | PRINT BERITA

Ist


PEKANBARU, WB -  Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa penyebab konflik dan perang kini bergeser bukan lagi akibat perbedaan agama, suku dan bahasa, melainkan membidik energi sebuah negara oleh negara lain. 


"Semua konflik melanda negara-negara penghasil minyak, yang terakhir terjadi di Suriah dan Ukraina. Sekarang, 70 persen konflik karena energi, dan nanti akan berubah ke tujuannya merebut pangan dan air yang konfliknya bergeser ke negara ekuator," kata Gatot, belum lama ini.


Menurut dia, negara-negara ekuator yang menjadi ancaman konflik berlokasi di Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin. Dan Indonesia sendiri diakui Gatot tidak luput menjadi sasaran karena kekayaan alam dan jumlah populasi penduduknya. 


"Kalau tidak waspada, kita bisa diusir dari negeri ini. Seperti Indian di Amerika dan Aborigin di Australia," katanya.


Panglima TNI mengingatkan, ancaman tersebut bisa dikalahkan selama rakyat dan generasi muda Indonesia berpegang teguh pada Pancasila untuk menjaga kebhinekaan NKRI. 


Tokoh pendiri Indonesia menempatkan lima sila Pancasila yang mengandung makna mendalam tentang ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


"Republik Indonesia bukan milik satu golongan, adat, dan agama. Islam adalah satu napas dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan, tanpa membedakan suku," kata Panglima TNI.[]






 

EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Lapas Salemba Overload, Djarot Mau Kirim Napi ke Tangerang

22 Juli 2017 | 12:00 WIB

Melihat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba sudah tidak memungkinkan (penuh), Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berencana memindahkan penghuni Lapas Kelas II A Salemba ke open camp (Lapas terbuka) yang akan dibangun di Tangerang

Wow, Ada 325.887 Data Ormas di KemenkumHam

21 Juli 2017 | 16:39 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa keberadaan ratusan ribu ormas yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM masih perlu diawasi melalui penguatan undang-undang.

DPRD Minta Staf Ahli, Ini Kata Djarot

21 Juli 2017 | 15:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, usulan anggota DPRD DKI yang menyarankan adanya staf ahli serta asisten pribadi, dinilainya sebagai permintaan yang berlebihan.

Perppu Ormas Membahayakan, Yusril : Dari Pada Kita Babak Belur

18 Juli 2017 | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu Ormas membahayakan Ormas lain, termasuk NU dan juga Muhammadiyah

Indonesia Lobi PBB dan Oki Terkait Arogansi Israel

24 Juli 2017 | 16:13 WIB

Pemerintah Indonesia mendesak Israel agar menghentikan tindakan kekerasan dan pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsha. Tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel dalam beberapa waktu terakhir ini telah merenggut korban jiwa dan menimbulkan ketegangan di Masjid Al-Aqsa.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber