nasional

`Pasantino`Transgender Pertama yang Menjadi Kepala Polisi

Ibra Maulana | Sabtu, 13 Mei 2017 13:38 WIB | PRINT BERITA

Ist


BUENOS AIRES, WB - Analia Pasantino, merupakan seorang pria yang bertugas sebagai anggota kepolisian federal Argentina selama 20 tahun. Menariknya, selama pengabdiannya itu, ia malah memutuskan untuk menjadi seorang transgender.


Dan ternyata, keputusan Pasantino yang memilih jalan sebagai transgender harus dibayar mahal. Pasalnya atas keputusan pilihannya itu, Pasantino harus mengundurkan diri pada 2008 lalu.

 

Kini, hampir satu dekade kemudian, wajahnya kembali dihias senyum dan rasa bangga. Ia kembali ditugaskan sebagai polisi, meski telah mengubah jenis kelamin. 


Tak tanggung-tanggung, sekembalinya Pasantino ke satuan kepolisian ia menyandang status `chief`. Pasantino kini menjabat sebagai Deputi Komisioner Departemen Komunikasi kepolisian federal Argentina.


"Ini sebuah tonggak pembaruan. Aku jadi transgender pertama di Amerika Latin yang berstatus sebagai chief polisi. Ini menjadi langkah penting bagi Amerika Latin dan dunia bahwa kepolisian merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang," jelas Analia Pasantino seperti yang dikutip Associated Press, belum lama ini.


Pada 2012, Argentina menjadi negara pertama yang mengakui kebebasan bagi warga negaranya untuk melakukan operasi transgender tanpa harus melalui prosedur hukum, psikiater, dan medis. Dua tahun sebelumnya, Negeri Tango juga melegalisasi pernikahan sesama jenis.


"Dunia telah berubah. Anda bisa hidup sesuai dengan identitas gender apapun. Kini tak perlu lagi bagi setiap warga negara untuk menjalani kehidupan ganda," tambah Pasantino.


Sejak tahun 1988, Pasantino merupakan anggota kepolisian yang dihias berbagai tanda jasa dengan menjadi pemimpin satuan tugas anti-narkotika dan juru bicara untuk kepolisian.


Namun di rumah dan di luar kesibukannya sebagai aparat penegak hukum, Pasantino hidup sebagai seorang perempuan.


Saat proses transisi menjadi perempuan, pria yang telah menjadi polisi selama 20 tahun itu selalu didukung oleh istrinya, Silvia Mauro. Sang istri bahkan mendampingi sang suami kala Pasantino mengalami krisis kepercayaan diri setelah berdandan layaknya perempuan.


"Komentar istriku menjadi momen krusial, ia bilang, lebih baik kau keluar rumah dengan kondisi seperti ini atau tidak sama sekali. Ia telah mendukungku untuk semua hal dan jadi pilar hidupku," jelas Pasantino.


Bersama istrinya, Pasantino berjuang untuk mendapatkan pengakuan legal untuk mengubah sertifikasi mengubah nama serta gelar sarjana hukum. Mereka juga turut dibantu oleh Mara Perez, seorang aktivis pembela hak transgeder.


"Usaha Mara sangat berharga. Ia tetap bersikukuh hingga perjuangannya disetujui oleh pemerintah," katanya.


Pada 2008, dipaksa untuk mengundurkan diri setelah mengaku sebagai perempuan transgender. Sejak itu, setiap 3 bulan sekali, Pasantino selalu mengikuti evaluasi psikologis untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan kondisi psikisnya yang mampu menghalangi tugasnya sebagai aparat penegak hukum.


"Pada waktu itu, menjadi transgender selalu dianggap sebagai sebuah penyakit. Hasil evaluasi pada waktu itu selalu mengatakan bahwa aku seorang yang mengalami gangguan identitas gender dan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas sebagai penegak hukum," tambahnya.


Sejak kepemimpinan kepolisian berubah, Pasantino mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi aparat penegak hukum, kali ini jelas ia hadir sebagai seorang perempuan.[]







EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Lapas Salemba Overload, Djarot Mau Kirim Napi ke Tangerang

22 Juli 2017 | 12:00 WIB

Melihat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba sudah tidak memungkinkan (penuh), Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berencana memindahkan penghuni Lapas Kelas II A Salemba ke open camp (Lapas terbuka) yang akan dibangun di Tangerang

Wow, Ada 325.887 Data Ormas di KemenkumHam

21 Juli 2017 | 16:39 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa keberadaan ratusan ribu ormas yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM masih perlu diawasi melalui penguatan undang-undang.

DPRD Minta Staf Ahli, Ini Kata Djarot

21 Juli 2017 | 15:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, usulan anggota DPRD DKI yang menyarankan adanya staf ahli serta asisten pribadi, dinilainya sebagai permintaan yang berlebihan.

Perppu Ormas Membahayakan, Yusril : Dari Pada Kita Babak Belur

18 Juli 2017 | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu Ormas membahayakan Ormas lain, termasuk NU dan juga Muhammadiyah

Indonesia Lobi PBB dan Oki Terkait Arogansi Israel

24 Juli 2017 | 16:13 WIB

Pemerintah Indonesia mendesak Israel agar menghentikan tindakan kekerasan dan pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsha. Tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel dalam beberapa waktu terakhir ini telah merenggut korban jiwa dan menimbulkan ketegangan di Masjid Al-Aqsa.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber