nasional

Djarot : Semua Sistem Gunakan Transaksi Non Tunai

Ibra Maulana | Rabu, 17 Mei 2017 14:31 WIB | PRINT BERITA

Djarot Saiful Hidayat /ist


JAKARTA, WB - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan bahwa saat ini warga Jakarta bisa menikmati program pangan murah melalui bantuan nontunai Rp 110 ribu per bulan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Pemprov DKI Jakarta.


Dengan program tersebut kata Djarot, warga DKI nantinya diarahkan untuk menggunakan transaksi nontunai di seluruh sektor. Hal tersebut sesuai target Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


"Kita mau arahkan bantuan-bantuan ini dengan sistem nontunai. Termasuk pangan sekalipun," jelas Djarot di Balai Kota, Rabu (17/5/2017).


Dua bahan pangan yang murah adalah beras seharga Rp 8.500 dan gula Rp 12.500 per kilogram. Harapannya, dengan ada pangan murah maka tak ada mafia yang menimbun pangan.


"Sehingga tak ada kebocoran," ucap Djarot.


Pangan murah nontunai bisa dibeli di kios-kios di Jakarta dengan menggunakan sistem debit e-Warung.


Selain itu, kata Djarot , penggunaan non tunai perlu karena dia belajar dari kasus di Blitar di mana bantuan langsung tunai (BLT) justru dinikmati orang mampu yang mengemis bantuan.


"Waktu saya di Blitar saya malu ketika ada BLT di kelurahan, kecamatan antre orang miskin kayak pengemis gitu loh. Saya kadang gregetan mereka kaya-kaya loh. Sekarang enggak boleh lagi," Djarot tegasnya. []








EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Lapas Salemba Overload, Djarot Mau Kirim Napi ke Tangerang

22 Juli 2017 | 12:00 WIB

Melihat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba sudah tidak memungkinkan (penuh), Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berencana memindahkan penghuni Lapas Kelas II A Salemba ke open camp (Lapas terbuka) yang akan dibangun di Tangerang

Wow, Ada 325.887 Data Ormas di KemenkumHam

21 Juli 2017 | 16:39 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa keberadaan ratusan ribu ormas yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM masih perlu diawasi melalui penguatan undang-undang.

DPRD Minta Staf Ahli, Ini Kata Djarot

21 Juli 2017 | 15:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, usulan anggota DPRD DKI yang menyarankan adanya staf ahli serta asisten pribadi, dinilainya sebagai permintaan yang berlebihan.

Perppu Ormas Membahayakan, Yusril : Dari Pada Kita Babak Belur

18 Juli 2017 | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu Ormas membahayakan Ormas lain, termasuk NU dan juga Muhammadiyah

Indonesia Lobi PBB dan Oki Terkait Arogansi Israel

24 Juli 2017 | 16:13 WIB

Pemerintah Indonesia mendesak Israel agar menghentikan tindakan kekerasan dan pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsha. Tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel dalam beberapa waktu terakhir ini telah merenggut korban jiwa dan menimbulkan ketegangan di Masjid Al-Aqsa.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber