politik

BPNU Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Arief Nugroho | Kamis, 18 Mei 2017 11:20 WIB | PRINT BERITA

Sekjen PBNU Helmy Faisal /ist

 

JAKARTA, WB  – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap pada pendiriannya mendukung pemerintah dan berada di garis terdepan dalam upaya memberantas perkembangan paham anti Pancasila dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

 

Sekretaris Jenderal (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan, organisasinya tetap konsisten mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Apa yang menjadi misi HTI itu bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," ujarnya.

 

NU menurut Helmy, memiliki pandangan sama dengan pemerintah tentang organisasi pengusung khilafah itu. Indonesia sebagai negara hukum memang mengharuskan pemerintah menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan HTI. NU pun mendukung langkah pemerintah yang menempuh jalur hukum.

 

Bagaimana dengan klaim HTI sebagai gerakan dakwah yang damai? Helmy tetap menilai pandangan HTI tentang dasar negara tak sejalan dengan konstitusi. Bahkan bisa memecah belah umat.

 

“Bahwa konsep negara Pancasila adalah sistem yang mereka sebut pengafiran, thogut, karena memutus mata rantai khilafah Utsmani di Turki. Dan mereka sebut orang tua kita semuanya adalah kafir dan menurut saya, ini akan menimbulkan persoalan," tambahnya.

 

Menurutnya, sekarang ini sudah ada sekitar 10 juta orang di Indonesia sudah tercuci otaknya dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Bahkan mereka setuju dengan gerakan seperti ISIS,
ujar Helmy.

 

Paham seperti ini, lanjut dia, memiliki pola tersendiri dalam menyampaikan atau merekrut anggota baru. Mereka justru menyasar ke masyarakat di perkotaan, bukan di pedesaan.

 

"Kita bisa membandingkan khotbah-khotbah Jumat di perkampungan, tidak ada yang mengajak, katakanlah dengan nada keras. Semua mengajak persatuan dan kesatuan. Kalau di perkotaan, bahkan di masjid-masjid pemerintah, masjid BUMN, itu justru khotibnya keras-keras itu," kata Helmy.

 

Menurut dia, gerakan-gerakan ini harus mendapat penanganan dan terapi khusus. Seperti gerakan HTI berpotensi menimbulkan kekerasan dan memecah belah umat.

 

Inilah yang justru ingin diubah HTI. Mereka justru mempertanyakan mengapa tidak sistem khilafah saja yang digunakan di Indonesia. Padahal, kondisi ekonomi saat ini merupakan perjalanan panjang negara yang harus ditangani bersama.

 

"Kalau sudah begitu, sedikit lagi kan sudah tinggal menganggap halal darahnya bagi orang-orang yang tidak sepaham. Ini jelas sekali," pungkas Helmy.[]

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Inilah Sikap Ustadz Bachtiar Nasir Terkait Bom Kampung Melayu

25 Mei 2017 | 21:30 WIB

Aksi teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur mengundang keprihatinan berbagai pihak, termasuk  Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir yang menyatakan aksi teror di luar konsensus ulama dan ummat Islam Indonesia.

Ulama Sudah Mengajak Jokowi Untuk Berdialog

25 Mei 2017 | 19:18 WIB

Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI KH Zaitun Rasmin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan diadakannya dialog kepada Presiden RI Joko Widodo.

Isu Bentrok Cuma Hoax, Pontianak Aman dan Kondusif

22 Mei 2017 | 11:17 WIB

Video bentrok antara massa FPI dan Suku Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat sempat menjadi viral di mediam sosial. Ternyata video itu terjadi setahun lalu dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Festival Gawai Dayak dan Aksi Bela Islam yang berlangsung bersamaan di Pontianak pada Sabtu (20/5/2017).

Klaim ISIS, Rontokkan Opini Sesat Tentang Bom Kampung Melayu

27 Mei 2017 | 11:15 WIB

Klaim ISIS atas aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur otomatis menggugurkan opini sesat yang dikembangkan kelompok tidak bertanggung jawab di media sosial yang menyebut petaka itu adalah upaya pengalihan isu.

Hadapi Ancaman Pembubaran, HTI Siapkan 1.000 Pengacara

24 Mei 2017 | 10:23 WIB

Keputusan pemerintah sudah bulat untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas)  yang berpotensi mengganggu eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber