politik

BPNU Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Arief Nugroho | Kamis, 18 Mei 2017 11:20 WIB | PRINT BERITA

Sekjen PBNU Helmy Faisal /ist

 

JAKARTA, WB  – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap pada pendiriannya mendukung pemerintah dan berada di garis terdepan dalam upaya memberantas perkembangan paham anti Pancasila dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

 

Sekretaris Jenderal (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan, organisasinya tetap konsisten mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Apa yang menjadi misi HTI itu bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," ujarnya.

 

NU menurut Helmy, memiliki pandangan sama dengan pemerintah tentang organisasi pengusung khilafah itu. Indonesia sebagai negara hukum memang mengharuskan pemerintah menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan HTI. NU pun mendukung langkah pemerintah yang menempuh jalur hukum.

 

Bagaimana dengan klaim HTI sebagai gerakan dakwah yang damai? Helmy tetap menilai pandangan HTI tentang dasar negara tak sejalan dengan konstitusi. Bahkan bisa memecah belah umat.

 

“Bahwa konsep negara Pancasila adalah sistem yang mereka sebut pengafiran, thogut, karena memutus mata rantai khilafah Utsmani di Turki. Dan mereka sebut orang tua kita semuanya adalah kafir dan menurut saya, ini akan menimbulkan persoalan," tambahnya.

 

Menurutnya, sekarang ini sudah ada sekitar 10 juta orang di Indonesia sudah tercuci otaknya dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Bahkan mereka setuju dengan gerakan seperti ISIS,
ujar Helmy.

 

Paham seperti ini, lanjut dia, memiliki pola tersendiri dalam menyampaikan atau merekrut anggota baru. Mereka justru menyasar ke masyarakat di perkotaan, bukan di pedesaan.

 

"Kita bisa membandingkan khotbah-khotbah Jumat di perkampungan, tidak ada yang mengajak, katakanlah dengan nada keras. Semua mengajak persatuan dan kesatuan. Kalau di perkotaan, bahkan di masjid-masjid pemerintah, masjid BUMN, itu justru khotibnya keras-keras itu," kata Helmy.

 

Menurut dia, gerakan-gerakan ini harus mendapat penanganan dan terapi khusus. Seperti gerakan HTI berpotensi menimbulkan kekerasan dan memecah belah umat.

 

Inilah yang justru ingin diubah HTI. Mereka justru mempertanyakan mengapa tidak sistem khilafah saja yang digunakan di Indonesia. Padahal, kondisi ekonomi saat ini merupakan perjalanan panjang negara yang harus ditangani bersama.

 

"Kalau sudah begitu, sedikit lagi kan sudah tinggal menganggap halal darahnya bagi orang-orang yang tidak sepaham. Ini jelas sekali," pungkas Helmy.[]

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Habib Rizieq Batal Pulang, Hotman Paris Unggah Foto Bareng

22 Februari 2018 | 14:20 WIB

Beragam raksi muncul dari peristiwa batalnya kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut bereaksi…

Megawati : Nomor Tiga Metal, Menang Total

18 Februari 2018 | 23:45 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat nomor urut tiga dalam proses pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018).  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki filosifi tersendiri terkait nomor urut tiga.

Anies Dilarang Paspampres, Ini Tanggapan Istana

18 Februari 2018 | 19:34 WIB

Video Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dicegah oleh Paspampres saat akan ikut menyerahkan trofi juara Piala Presiden menjadi viral. Ini tanggapan Istana.

 

Tidak Ada Kompromi, Yusril Lawan KPU di Pengadilan

23 Februari 2018 | 13:31 WIB

Terkait gugatan sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku siap melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam sidang terbuka. Yusril menegaskan tidak ada lagi kompromi dengan KPU.

Anhar Nasution : Ada Yang Tak Beres di Kementerian Sofyan Djalil

22 Februari 2018 | 11:39 WIB

Ketua LSM FAKTA H. Anhar Nasution menyebut ada dugaan pelanggaran terjadi di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikomandani Sofyan Djalil. Salah satunya keberadaan seorang staf ahli yang bekerja di dua kementerian.

 

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber