politik

Jika PKI Nongol, Jokowi Perintahkan...Gebuk Saja!

Anggi SS | Jumat, 19 Mei 2017 06:50 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB  – Presiden Joko Widodo akan menggunakan kewenangannya secara konstitusi untuk melenyapkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Konstitusi memang menjamin hak berserikat dan berkumpul, tapi jika ada yang mencoba melawan konstitusi akan "digebuk".

 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017). Jokowi menyebut, langkah menggebuk mereka yang melawan konstitusi merupakan bagian dari penegakan hukum.

 

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu. Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya ya digebuk," ujar Jokowi.

 

Di hadapan para pemimpin redaksi media mainstream, Jokowi membuka pembicaraannya terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dia menyebut angka pertumbuhan ekonomi sudah baik. Lalu, dia juga sempat menyampaikan soal kondisi jalur TransPapua.

 

Saat bicara soal penegakan hukum, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan langkah hukum kepada siapa saja yang berusaha memecah belah bangsa. Selama ada fakta dan bukti yang kuat.

 

Nada bicara Presiden Jokowi mulai berubah saat bicara isu kemunculan PKI. Presiden kesal karena isu tersebut sempat dikaitkan dengannya, bahkan sampai keluarganya. Ini sudah terjadi sejak masa kampanye Pilpres 2014.

 

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu," tegasnya.

 

Penggunaan kata “gebuk” yang digunakan rezim orde baru untuk menindak tegas pengacau keamanan sempat ditanyakan mediasaat sesi tanya jawab. Jokowi menjawab, kata “gebuk” sengaja dipakai karena dirinya sudah sangat jengkel dengan perdebatan yang terjadi saat ini. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sebaiknya para pendemo tetap berada di koridor itu.

 

“Kalau ada yang keluar dari koridor itu istilah yang tepat adalah gebuk, kalau pakai istilah jewer nanti dibilang Presiden nggak tegas," ujarnya.

 

Meskipun demikian, ketegasan itu diletakkan dalam nilai moral, etika dan keadaban bangsa Indonesia. Di lapangan, Presiden minta Kepala Polri untuk tegas bertindak.

 

"Jika ada bukti dan fakta, lakukan penegakan hukum. Jangan pakai hitung-hitungan lain selain penegakan hukum," ujar Jokowi.

 

Jokowi juga sempat menyinggung Elon Musk dan Jack Ma, dua tokoh entrepreneur dunia yang sibuk dengan hal-hal inovatif. Dia menyayangkan masyarakat yang masih sibuk dengan urusan sepele, sementara orang lain sudah sibuk memikirkan kehidupan luar angkasa. “Orang lain sudah bahas mengenai urusan luar angkasa, kita masih debat urusan cantrang,” kata Jokowi .

 

Di akhir sambutan sebelum makan siang, Presiden meminta agar media ikut berperan untuk tidak menyebarkan kebencian dan perpecahan. Alangkah lebih baiknya bila media memberitakan semangat rakyat di berbagai daerah.

 

Jokowi mencontohkan ada petani di sebuah desa yang belajar dari YouTube. Hal-hal semacam itu, menurut Jokowi, bila diberitakan akan menumbuhkan semangat kebangsaan. []

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Habib Rizieq Batal Pulang, Hotman Paris Unggah Foto Bareng

22 Februari 2018 | 14:20 WIB

Beragam raksi muncul dari peristiwa batalnya kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut bereaksi…

Megawati : Nomor Tiga Metal, Menang Total

18 Februari 2018 | 23:45 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat nomor urut tiga dalam proses pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018).  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki filosifi tersendiri terkait nomor urut tiga.

Anies Dilarang Paspampres, Ini Tanggapan Istana

18 Februari 2018 | 19:34 WIB

Video Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dicegah oleh Paspampres saat akan ikut menyerahkan trofi juara Piala Presiden menjadi viral. Ini tanggapan Istana.

 

Tidak Ada Kompromi, Yusril Lawan KPU di Pengadilan

23 Februari 2018 | 13:31 WIB

Terkait gugatan sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku siap melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam sidang terbuka. Yusril menegaskan tidak ada lagi kompromi dengan KPU.

Anhar Nasution : Ada Yang Tak Beres di Kementerian Sofyan Djalil

22 Februari 2018 | 11:39 WIB

Ketua LSM FAKTA H. Anhar Nasution menyebut ada dugaan pelanggaran terjadi di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikomandani Sofyan Djalil. Salah satunya keberadaan seorang staf ahli yang bekerja di dua kementerian.

 

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber