Hukum

Presiden Sejajarkan Kursi Wakil KPK dan Menteri

Purnama | Jumat, 19 Mei 2017 07:10 WIB | PRINT BERITA

ist

 

JAKARTA – Sementara segelintir politisi di DPR RI meributkan soal hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo malah menunjukkan sikap mendukung dan memberikan tempat terhormat kepada lembaga anti rasuah tersebut.

 

Hal itu dibuktikan Presiden Jokowi saat akan berpidato pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, Istana Negara, Kamis (18/5/2017). Sebelum menyampaikan pidatonya Presiden melihat Wakil Ketua KPK Alex Marwata duduk di barisan belakang, tidak berdampingan dengan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara.

 

Presiden langsung memerintahkan petugas menambahkan kursi dan meminya Alex untuk duduk di sebelah Menteri Keuangan di barisan depan.

 

“Sebelum saya memulai sambutan ini, saya minta satu kursi lagi. Saya melihat ada pimpinan KPK, Pak Alex. Silakan ke depan pak. KPK ini penting sekali, jangan diberikan kursi di belakang, harus di depan,” katanya.

 

Dia mengatakan, kursi pimpinan KPK tidak boleh dibedakan dengan pejabat tinggi negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden, dia menghendaki pimpinan KPK diperlakukan sama dengan lainnya. “Kursinya jangan beda, kursinya sama saja, tapi di depan,” kata Jokowi.

 

Dalam pidatonya Presiden menginstruksikan agar pengelolaan anggaran pemerintah agar lebih tepat sasaran dan juga transparan. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan pun dimintanya agar dipermudah sehingga para pejabat tak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. 

 

“Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple yang sederhana. Saya lihat yang dulu pelaporannya ruwetnya, gimana kepala desa nanti tidak ngurus desanya malah ngurus laporannya nanti kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat dua tahun lalu,” ucap Jokowi.

 

Jumlah anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah dan juga desa tidaklah sedikit. Karena itu, Jokowi meminta agar aparat hukum meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan di berbagai daerah. “Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” tambahnya.

 

Tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPKP Ardan Ardiperdana. Acara ini juga dihadiri oleh kepala desa yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia.

 

Dalam pidatonya, Presiden berpesan agar seluruh perangkat dan pemerintah daerah memanfaatkan keuangan daerah demi kepentingan rakyat. Ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah menggunakan anggaran yang besar dengan maksimal.

 

"Anggaran kita itu sudah gede. Tapi, kalau tidak tepat sasaran, dia enggak mengubah apa-apa. Enggak tahu output dan outcomenya apa. Kapan negara ini  mau maju," ujarnya. []

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah Dalam Ruangan BPK

28 Mei 2017 | 12:46 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang sebesar lebih dari satu miliar rupiah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (26/5) lalu. Uang tersebut ditemukan di beberapa ruangan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Paska Bom Kampung Melayu, Presiden Desak RUU Terorisme Segera Rampung

27 Mei 2017 | 14:13 WIB

Selama orde baru hingga hari ini tercatat sudah puluhankali aksi teror berupa peledakan bom terjadi di Indonesia dalam skala kecil dan besar. Salah satu penyebab utamanya karena sistem pencegahan terorisme belum berjalan dengan baik.

Kapolres Jayapura Diamuk Massa

26 Mei 2017 | 13:19 WIB

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Tober Sirait, menjadi korban amuk massa. Berdasarkan informasi Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung padai, Kamis (25/5/2017) pukul 13.30 WITA. tempat kejadian perkara, yakni Jalan Raya Abepura–Sentani tepatnya di Padang Bulan yang saat itu terjadi pemblokiran jalan.

Awas Ada Al Quran Tanpa Al Maidah 51-57

25 Mei 2017 | 23:11 WIB

Kementerian Agama memberikan teguran keras PT. Suara Agung Jakarta yang mencetak Al Quran tanpa Surat Al Maidah ayat 51-57. Menag mendesak agar Al Quran yang sudah beredar untuk segera ditarik dari pasaran.

 

Keluarga Ahok Batal Banding

23 Mei 2017 | 09:29 WIB

Keluarga  terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akhirnya memutuskan untuk menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu vonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber