Hukum

Presiden Sejajarkan Kursi Wakil KPK dan Menteri

Purnama | Jumat, 19 Mei 2017 07:10 WIB | PRINT BERITA

ist

 

JAKARTA – Sementara segelintir politisi di DPR RI meributkan soal hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo malah menunjukkan sikap mendukung dan memberikan tempat terhormat kepada lembaga anti rasuah tersebut.

 

Hal itu dibuktikan Presiden Jokowi saat akan berpidato pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, Istana Negara, Kamis (18/5/2017). Sebelum menyampaikan pidatonya Presiden melihat Wakil Ketua KPK Alex Marwata duduk di barisan belakang, tidak berdampingan dengan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara.

 

Presiden langsung memerintahkan petugas menambahkan kursi dan meminya Alex untuk duduk di sebelah Menteri Keuangan di barisan depan.

 

“Sebelum saya memulai sambutan ini, saya minta satu kursi lagi. Saya melihat ada pimpinan KPK, Pak Alex. Silakan ke depan pak. KPK ini penting sekali, jangan diberikan kursi di belakang, harus di depan,” katanya.

 

Dia mengatakan, kursi pimpinan KPK tidak boleh dibedakan dengan pejabat tinggi negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden, dia menghendaki pimpinan KPK diperlakukan sama dengan lainnya. “Kursinya jangan beda, kursinya sama saja, tapi di depan,” kata Jokowi.

 

Dalam pidatonya Presiden menginstruksikan agar pengelolaan anggaran pemerintah agar lebih tepat sasaran dan juga transparan. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan pun dimintanya agar dipermudah sehingga para pejabat tak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. 

 

“Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple yang sederhana. Saya lihat yang dulu pelaporannya ruwetnya, gimana kepala desa nanti tidak ngurus desanya malah ngurus laporannya nanti kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat dua tahun lalu,” ucap Jokowi.

 

Jumlah anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah dan juga desa tidaklah sedikit. Karena itu, Jokowi meminta agar aparat hukum meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan di berbagai daerah. “Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” tambahnya.

 

Tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPKP Ardan Ardiperdana. Acara ini juga dihadiri oleh kepala desa yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia.

 

Dalam pidatonya, Presiden berpesan agar seluruh perangkat dan pemerintah daerah memanfaatkan keuangan daerah demi kepentingan rakyat. Ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah menggunakan anggaran yang besar dengan maksimal.

 

"Anggaran kita itu sudah gede. Tapi, kalau tidak tepat sasaran, dia enggak mengubah apa-apa. Enggak tahu output dan outcomenya apa. Kapan negara ini  mau maju," ujarnya. []

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Indra J Piliang Diancam Satu Tahun Penjara

16 September 2017 | 10:36 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menetapkan politisi partai Golkar, Indra J Piliang sebagai tersangka kasus sabu

Kuasa Hukum Pelapor Yakin UYM Bakal Jadi Tersangka

20 September 2017 | 05:19 WIB

Setelah menaikkan status perkara dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, Polda Jawa Timur telah memeriksa 16 saksi, terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Jam`an Nurchotib Mansur alias Yusuf Mansur, yang dilaporkan Darso Arief Bakuama bersama sejumlah pelapor lainnya, segera memasuki tahap gelar perkara.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber