nasional

Ikatan Apoteker Indonesia Gelar Workshop Bersama 40 Rumah Sakit di Bekasi

Anggi SS | Selasa, 08 Agustus 2017 07:28 WIB | PRINT BERITA

ist

 

BEKASI, WB - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) menggelar workshop mengenai implementasi GPP yang diikuti 40 Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit se Kota Bekasi agar mereka mampu meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai Permenkes 72/2016.  

 

Ide awal workshop itu berangkat dari keprihatinan atas maraknya peredaran vaksin dan obat palsu di tengah masyarakat. Seperti kasus  vaksin palsu pada Juni 2016 lalu yang menyebabkan sedikitnya ada 197 bayi teridentifikasi mendapat suntikan vaksin palsu.

 

Ironisnya, vaksin palsu itu digunakan di 37 fasilitas kesehatan dan beredar di 14 rumah di Jabodetabek. Dari kasus yang membuat heboh itu, sudah 18 orang dijatuhi hukuman mulai 6-10 tahun penjara.

 

 

Berangkat dari kasus ini PP IAI mengambil langkah dengan membentuk Tim GPP IAI yang bertugas untuk  membantu pemerintah agar kasus semacam ini tidak terulang lagi. Tim dibawah pimpinan Dra Aluwi Nirwana Sani, Msi, Apt ini, juga bertugas membantu pemerintah dan rumah sakit untuk memastikan kualitas obat yang digunakan di rumah sakit.

 

Menurut Ketua Umum IAI Nurul Falah Eddy Pariang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Apoteker agar dapat mengimplementasi dalam bentuk pelayanan kefarmasian yang baik bagi masyarakat sesuai Permenkes No 72 Tahun 2016/GPP.

 

“Untuk mendukung kegiatan ini, PP IAI menggandeng FAPA Foundation GPP Expert Group untuk membantu merumuskan bagaimana Permenkes 72/2016 dapat diimplementasikan di rumah sakit,” ungkap  Nurul.

 

Selama kegiatan berlangsung  Tim GPP IAI dibantu GPP Consulting Team yang terdiri terdiri dari Mr Joseph Wang (President FAPA), Dr Chang Yuh Lih (Taipe Veterans General Hospital), Dr Chiang Shao Ching (Sun Yat Cancer Center), dan Ivan HungChang Chou (Executive Director Taiwan Young Pharmacist Group).

 

 

PP IAI menilai, upaya peningkatan kualitas obat di rumah sakit, dapat dilakukan melalui empat lini yaitu dari dalam rumah sakit sendiri dengan memberdayakan keberadaan apoteker di rumah sakit, dengan kontrol distributor obat secara ketat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mengontrol secara ketat limbah rumah sakit yang diharapkan menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup, serta ketersediaan obat di pasar.

 

“Dari dalam rumah sakit, upaya dilakukan dengan memberdayakan apoteker yang menjadi penjaga gawang bagi keamanan obat yang diberikan kepada pasien. Jumlah apoteker yang cukup di setiap unit, keterlibatan apoteker dalam pengadaan obat-obatan diharapkan menjadi salah satu cara untuk menghindari masuknya obat-obatan palsu maupun obat dengan kualitas dibawah standar ke rumah sakit,” papar Nurul.

 

PP IAI menyadari, ketersediaan apoteker di Rumah sakit, selama ini belum secara signifikan mempengaruhi peringkat akreditasi yang diperoleh oleh Rumah Sakit. Seharusnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pelayanan di rumah sakit, ketidakseimbangan jumlah apoteker dengan jumlah tempat tidur dan banyaknya pasien yang dilayani menjadi satu pertimbangan rendahnya akreditasi yang dapat diraih oleh rumah sakit tersebut.

 

“Kini sudah seharusnya dipertimbangkan untuk merasionalisasi jumlah apoteker dengan kapasitas pelayanan di rumah sakit. Jika tidak, Komite Akreditasi Rumah Sakit perlu memberikan penekanan khusus agar rasio apoteker dan kapasitas pelayanan dapat diseimbangkan, harap Nurul.