politik

Indonesia Harus Waspadai `Bantuan` China

Fuad Rohimi | Senin, 14 Agustus 2017 09:08 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB – Saat ini kekuatan ekonomi Amerika Serikat sedang merosot, sementara China semakin menguat dan terus melakukan ekspansi ekonomi, termasuk ke Indonesia. Jika tidak diwaspadai, banyaknya proyek kerjasama dengan China bisa menjadi bentuk baru “Silent Akuisisi” yang bisa merubuhkan kedaulatan bangsa dan negara.

 

Hal itu yang mencuat dalam Diskusi Panel Serial 2017-2018 tema Pertahanan Non Militer, yang digelar Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), & FKPPI pada Sabtu (12/8/2017) yang dihadiri Kakorbinmas Baharkam Polri  Irjen Pol. Arkian Lubis, Director Generalisasi / Head of Policy Analisis and Development Agency Ministry of Foreign Affair of the Republic of Indonesia Dr. Siswo Pramono dan Sekretaris Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Brigjen TNI Didi Sudiana sebagai pembicara.

 

 

Siswo Pramono menyimpulkan, saat ini sedang terjadi perubahan landscape global. Dalam perubahan itu kekuatan ekonomi Amerika Serikat mulai menurun, dan mulai tersaingi China. Bahkan kekuatan ekonomi AS di Asia Tenggara dan Australia telah mulai didominasi China.

 

“Dominasi ini ternyata dimaksimalkan oleh China dengan menerapkan dominasi proyek. Dengan proyek-proye itu, China mengembangkan silent akuisisi. Atau menguasai negara dengan diam-diam melalui jalur ekonomi. Sebuah ancaman non militer yang patut diwaspadai,” ungkap Siswo Pramono.

 

Siswo Pramono menambahkan, sebenarnya proyek-proyek China itu memiliki dua sisi mata uang.  Ancaman sekaligus peluang. Jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan proyek China dengan win-win solution, kita tidak akan terpuruk karenanya.

 

“Namun sebaliknya. Win-win solution di sini adalah adanya keberanian untuk menolak proyek China yang tidak membuat kita memiliki keuntungan yang sama dari yang diperoleh mereka," tegas Siswo Pramono.

 

Keberanian tersebut menurut Siswo Pramono misalnya menolak tenaga kerja proyek didatangkan dari China, sehingga peluang meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

 

Pembicara lain, Didi Sudiana menyatakan, di era globalisasi ini ancaman non militer semakin berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu perlu diperkuat pertahanan non militer.

 

“Pertahanan non militer di sini adalah pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujarnya.

 

Menurut Didi Sudiana, bagi Kementerian Dalam Negeri, peran strategis yang dimilikinya telah dijabarkan dalam PP No 11 Tahun 2015. Ada 3 area yang telah dilakukan dalam perjuangan non militer yang dilaksanakan.

 

“Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3142 Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga dengan penguatan kapasitas Ormas dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia global,” jelas Didi Sudiana.

 

Lebih lanjut Didi Sudiana memaparkan, nantinya Ormas dapat menjadi lembaga yang mandiri dan profesional dalam mencapai tujuannya terutama dalam menghadapi ancaman non militer, diantaranya dengan mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna tercapainya cita-cita nasional.

 

Sementara itu Arkian Lubis, menyatakan jika ancaman non militer kini sangat tampak dipermukaan, dengan adanya terorisme, radikalisme, cyber crime, dan intoleransi yang membahayakan negara. Perlu ada respon terhadap hal tersebut agar tidak menimbulkan gangguan bagi negara.

 

"Sebagai institusi yang dalam sejarahnya merupakan bagian dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Polri berharap kebhinekaan terus dapat dijaga dan 4 konsensus nasional dapat semakin tersosialisasi agar ancaman non militer setidaknya mampu diminimalisasi," jelasnya. []

 

 

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Habib Rizieq Batal Pulang, Hotman Paris Unggah Foto Bareng

22 Februari 2018 | 14:20 WIB

Beragam raksi muncul dari peristiwa batalnya kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut bereaksi…

Megawati : Nomor Tiga Metal, Menang Total

18 Februari 2018 | 23:45 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat nomor urut tiga dalam proses pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018).  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki filosifi tersendiri terkait nomor urut tiga.

Anies Dilarang Paspampres, Ini Tanggapan Istana

18 Februari 2018 | 19:34 WIB

Video Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dicegah oleh Paspampres saat akan ikut menyerahkan trofi juara Piala Presiden menjadi viral. Ini tanggapan Istana.

 

Tidak Ada Kompromi, Yusril Lawan KPU di Pengadilan

23 Februari 2018 | 13:31 WIB

Terkait gugatan sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku siap melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam sidang terbuka. Yusril menegaskan tidak ada lagi kompromi dengan KPU.

Anhar Nasution : Ada Yang Tak Beres di Kementerian Sofyan Djalil

22 Februari 2018 | 11:39 WIB

Ketua LSM FAKTA H. Anhar Nasution menyebut ada dugaan pelanggaran terjadi di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikomandani Sofyan Djalil. Salah satunya keberadaan seorang staf ahli yang bekerja di dua kementerian.

 

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber