politik

Indonesia Harus Waspadai `Bantuan` China

Fuad Rohimi | Senin, 14 Agustus 2017 09:08 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB – Saat ini kekuatan ekonomi Amerika Serikat sedang merosot, sementara China semakin menguat dan terus melakukan ekspansi ekonomi, termasuk ke Indonesia. Jika tidak diwaspadai, banyaknya proyek kerjasama dengan China bisa menjadi bentuk baru “Silent Akuisisi” yang bisa merubuhkan kedaulatan bangsa dan negara.

 

Hal itu yang mencuat dalam Diskusi Panel Serial 2017-2018 tema Pertahanan Non Militer, yang digelar Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), & FKPPI pada Sabtu (12/8/2017) yang dihadiri Kakorbinmas Baharkam Polri  Irjen Pol. Arkian Lubis, Director Generalisasi / Head of Policy Analisis and Development Agency Ministry of Foreign Affair of the Republic of Indonesia Dr. Siswo Pramono dan Sekretaris Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Brigjen TNI Didi Sudiana sebagai pembicara.

 

 

Siswo Pramono menyimpulkan, saat ini sedang terjadi perubahan landscape global. Dalam perubahan itu kekuatan ekonomi Amerika Serikat mulai menurun, dan mulai tersaingi China. Bahkan kekuatan ekonomi AS di Asia Tenggara dan Australia telah mulai didominasi China.

 

“Dominasi ini ternyata dimaksimalkan oleh China dengan menerapkan dominasi proyek. Dengan proyek-proye itu, China mengembangkan silent akuisisi. Atau menguasai negara dengan diam-diam melalui jalur ekonomi. Sebuah ancaman non militer yang patut diwaspadai,” ungkap Siswo Pramono.

 

Siswo Pramono menambahkan, sebenarnya proyek-proyek China itu memiliki dua sisi mata uang.  Ancaman sekaligus peluang. Jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan proyek China dengan win-win solution, kita tidak akan terpuruk karenanya.

 

“Namun sebaliknya. Win-win solution di sini adalah adanya keberanian untuk menolak proyek China yang tidak membuat kita memiliki keuntungan yang sama dari yang diperoleh mereka," tegas Siswo Pramono.

 

Keberanian tersebut menurut Siswo Pramono misalnya menolak tenaga kerja proyek didatangkan dari China, sehingga peluang meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

 

Pembicara lain, Didi Sudiana menyatakan, di era globalisasi ini ancaman non militer semakin berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu perlu diperkuat pertahanan non militer.

 

“Pertahanan non militer di sini adalah pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujarnya.

 

Menurut Didi Sudiana, bagi Kementerian Dalam Negeri, peran strategis yang dimilikinya telah dijabarkan dalam PP No 11 Tahun 2015. Ada 3 area yang telah dilakukan dalam perjuangan non militer yang dilaksanakan.

 

“Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3142 Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga dengan penguatan kapasitas Ormas dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia global,” jelas Didi Sudiana.

 

Lebih lanjut Didi Sudiana memaparkan, nantinya Ormas dapat menjadi lembaga yang mandiri dan profesional dalam mencapai tujuannya terutama dalam menghadapi ancaman non militer, diantaranya dengan mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna tercapainya cita-cita nasional.

 

Sementara itu Arkian Lubis, menyatakan jika ancaman non militer kini sangat tampak dipermukaan, dengan adanya terorisme, radikalisme, cyber crime, dan intoleransi yang membahayakan negara. Perlu ada respon terhadap hal tersebut agar tidak menimbulkan gangguan bagi negara.

 

"Sebagai institusi yang dalam sejarahnya merupakan bagian dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Polri berharap kebhinekaan terus dapat dijaga dan 4 konsensus nasional dapat semakin tersosialisasi agar ancaman non militer setidaknya mampu diminimalisasi," jelasnya. []

 

 

 

EDITOR : Ade Donovan
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Darmizal Resmikan ReJO Untuk Wilayah Papua

22 Mei 2018 | 12:13 WIB

Relawan Jokowi (ReJO) semakin banyak pendukungnya dan terus mengembangkan sayap perjuangannya. Setelah resmi terbentuk di Jawa Tengah, komunitas pendukung Presiden Joko  Widodo ini terus membentuk kepengurusan di seluruh Indonesia. Senin (21/5/2018), kepengurusan ReJO wilayah Papua sudah diresmikan.

Usir Islamphobia, Ini yang Dilakukan Para Muslimah Bercadar

20 Mei 2018 | 15:28 WIB

Demi mengusir Islamphobia di  Jakarta, sejumlah wanita muslim bercadar dan beberapa pria berdiri di patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta sambil memegang tulisan “Aku percaya kamu, apakah kamu percaya padaku? Maka peluk saya!”.

Wiranto Senang Amerika Mau Bantu Indonesia Perangi Teroris

18 Mei 2018 | 16:24 WIB

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyambut baik kesiapan Amerika Serikat untuk membantu mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.

Masuk Daftar `Ulama Pemerintah`, Banyak yang Minta Dicoret namanya

19 Mei 2018 | 14:16 WIB

Munculnya daftar nama 200 mubaligh yang mendapat rekomendasi pemerintah melalui Departemen Agama untuk ceramah menimbulkan polemik karena berpotensi memecah belah kalangan ulama. Buntutnya banyak yang minta namanya dicoret dari daftar itu.

Menhan : Yang Tidak Mau Pancasila Keluar dari Indonesia

22 Mei 2018 | 23:18 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ideologi Pancasila tak bisa diganti dengan paham apapun. Keputusan itu sudah akhir dan merupakan kesepakatan bersama yang tak dapat diganggu gugat. Siapa saja yang merongrong akan berhadapan dengan rakyat dan TNI.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber