metro

Reklamasi Diteruskan, DPR : Akan Ada Negara Dalam Negara

Purnama | Rabu, 08 Novermber 2017 10:09 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Anggota Komisi 4 DPR RI, Hermanto berpendapat bahwa bila proses pembangunan pulau reklamasi akan terus dilanjutkan maka membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Karena itu, Hermanto berharap reklamasi dihentikan.


"Tidak boleh ada negara di dalam negara", kata Hermanto dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (8/11/2017).


Presiden Joko Widodo, lanjutnya, sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta baik saat menjabat Presiden maupun saat jadi Gubernur Jakarta.  


"Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan Negara Indonesia", papar Hermanto.


Karena merasa miliknya itu, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan ada penjaga pantainya.


"Publik, jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri", ucap legislator dari FPKS ini.


Hermanto menambahkan, Gubernur Anies Baswedan harus merealisasikan janji kampanyenya menghentikan reklamasi. Adapun untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.[]








EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Ubah Pergub Monas Boleh Buat Pengajian Juga Pentas Seni

14 November 2017 | 13:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan akan mengubah peraturan gubernur (pergub) terkait larangan kegiatan keagamaan di Monumen Nasional (Monas). Anies pun akan mengkaji kembali pergub lama yang menyangkut larangan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Anies Mau Naikin Gaji Guru PAUD

16 November 2017 | 13:46 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat membahagiakan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ibu kota. Anies akan meningkatkan gaji guru PAUD.

Anies Minta Aksi Walk Out Jangan Dibesarkan

17 November 2017 | 11:22 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima kunjungan dari beberapa perwakilan Lembaga Pendidikan Kolese Kanisius di Balai Kota. Usai pertemuan, Anies menegaskan tak ada masalah antara dirinya dan pihak Kanisius serta meminta insiden walk out tersebut tidak dibesar-besarkan.

Warga Jakarta Bisa Ngadu di Kecamatan

18 November 2017 | 08:09 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis terobosan baru berupa layanan Posko Pengaduan di kecamatan yang dibuka tiap hari Sabtu.

Anies Akan Revisi 5 Pergub Bikinan Ahok

13 November 2017 | 10:39 WIB

Belum satu bulan dilantik, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan akan merevisi 5 peraturan gubernur (Pergub). Salah satu Pergub yang direvisinya adalah soal penataan Kota Tua.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber