metro

Demi Keadilan, Jadi Alasan Sandiaga Cabut Larangan Roda Dua

Oktraz | Kamis, 09 Novermber 2017 14:51 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, upaya mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tetap dilakukan. Dia meyakini pencabutan larangan roda dua tidak berpengaruh terhadap orang menggunakan transportasi publik. Sandi menyebut pemprov akan memberi insentif bagi pengguna kendaraan umum.


"Kita pastikan akan ada insentif, nanti kan ada OK OTrip, ada insentif dengan pendekatan khusus, dan begitu ada MRT,  maka dengan sendirinya akan pindah," kata Sandi di Balai Kota, belum lama ini.


Menurutnya, orang akan pindah ke transportasi publik jika infrastrukturnya siap. Aspek ini harus dibereskan jika ingin menarik warga beralih dari kendaraan pribadi. Ia pun mengklaim, pencabutan larangan roda dua di Jalan Thamrin semata untuk mengembalikan rasa keadilan. Dia beranggapan, semua jalan di Ibu Kota bisa diakses oleh siapapun. Namun, kata dia, semua tetap harus diatur agar tetap tertib.


Dia menambahkan, kebijakan ini berbasis data yang dimiliki Pemprov DKI. Pencabutan larangan motor itu, kata Sandi, juga memberi kemudahan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan aksesibilitas di jalur tersebut. Dia menyebut ratusan ribu UMKM terdampak akibat pelarangan selama ini.


Gubernur Anies sebelumnya menyebut setiap hari ada 470 ribu UMKM berlalu lalang di Jalan Sudirman-Thamrin menyuplai kebutuhan warga di sana. Mulai dari memesan makan siang, minum dan yang lain. Anies mengklaim memegang data terkait jumlah tersebut.


Salah satu alasan itu membuat Anies berencana akan mengembalikan Jalan MH Thamrin untuk bisa dilalui kembali kendaraan roda dua. Pelarangan roda dua atau sepeda motor di jalan tersebut dinilai tidak adil lantaran membatasi penggunaan jalan terhadap masyarakat yang sebagian besar warga DKI.[]










EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Ubah Pergub Monas Boleh Buat Pengajian Juga Pentas Seni

14 November 2017 | 13:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan akan mengubah peraturan gubernur (pergub) terkait larangan kegiatan keagamaan di Monumen Nasional (Monas). Anies pun akan mengkaji kembali pergub lama yang menyangkut larangan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Anies Mau Naikin Gaji Guru PAUD

16 November 2017 | 13:46 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat membahagiakan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ibu kota. Anies akan meningkatkan gaji guru PAUD.

Anies Minta Aksi Walk Out Jangan Dibesarkan

17 November 2017 | 11:22 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima kunjungan dari beberapa perwakilan Lembaga Pendidikan Kolese Kanisius di Balai Kota. Usai pertemuan, Anies menegaskan tak ada masalah antara dirinya dan pihak Kanisius serta meminta insiden walk out tersebut tidak dibesar-besarkan.

Warga Jakarta Bisa Ngadu di Kecamatan

18 November 2017 | 08:09 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis terobosan baru berupa layanan Posko Pengaduan di kecamatan yang dibuka tiap hari Sabtu.

Anies Akan Revisi 5 Pergub Bikinan Ahok

13 November 2017 | 10:39 WIB

Belum satu bulan dilantik, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan akan merevisi 5 peraturan gubernur (Pergub). Salah satu Pergub yang direvisinya adalah soal penataan Kota Tua.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber