metro

Anies Akan Revisi 5 Pergub Bikinan Ahok

Anggi SS | Senin, 13 Novermber 2017 10:39 WIB | PRINT BERITA

ist

 

JAKARTA, WB - Belum satu bulan dilantik, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan akan merevisi 5 peraturan gubernur (Pergub). Salah satu Pergub yang direvisinya adalah soal penataan Kota Tua.

 

Pergub pertama yang akan direvisi adalah Pergub Pelarangan Motor. Kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Medan Merdeka Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 141/2015 tentang Perubahan atas Pergub 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

 

Pergub tersebut berisi pelarangan perlintasan kendaraan roda dua dari pukul 06.00-23.00 WIB. Pengendara motor diizinkan melintas hanya pada pukul 23.00-05.00 WIB.

 

“Pencabutan larangan motor agar tak ada diskriminasi dan membuka akses seluruh area,” kata Anies beberapa waktu lalu.

 

Pergub kedua yang akan direvisi adalah Pergub Nomor 25/2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing. Dalam Pergub itu, tertulis larangan sepeda motor pada ruas jalan yang dikenakan sistem ERP.

 

Anies meminta teknologi ERP tidak hanya  untuk kendaraan roda empat tetapi juga motor. Dengan begitu, motor dapat mengakses jalan mana pun.

 

Pergub ketiga yang mengalami revisi adalah Pergub 148/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Pergub mewajibkan reklame hanya boleh berupa LED. Reklame LED bertujuan untuk mencegah angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

 

Konsep penataan kawasan Kota Tua, yang diatur dalam Pergub 36 tahun 2014 juga akan direvisi. Pergub tersebut memuat penataan Kota Tua termasuk di dalamnya penataan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.

 

Anies akan membangun kembali permukiman warga yang terkena penggusuran di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Penggusuran semasa Ahok menjabat Gubernur DKI disebabkan karena Kampung Akuarium dan Pasar Ikan masuk dalam rencana induk penataan cagar budaya kawasan Kota Tua.

 

Rencana Anies-Sandi memperbolehkan kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, juga harus mengubah SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

 

Sebelumnya, Ahok-Djarot hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral seperti upacara sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.[]

 

EDITOR : Fuad Rohimi
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Ubah Pergub Monas Boleh Buat Pengajian Juga Pentas Seni

14 November 2017 | 13:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan akan mengubah peraturan gubernur (pergub) terkait larangan kegiatan keagamaan di Monumen Nasional (Monas). Anies pun akan mengkaji kembali pergub lama yang menyangkut larangan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Anies Mau Naikin Gaji Guru PAUD

16 November 2017 | 13:46 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat membahagiakan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ibu kota. Anies akan meningkatkan gaji guru PAUD.

Anies Minta Aksi Walk Out Jangan Dibesarkan

17 November 2017 | 11:22 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima kunjungan dari beberapa perwakilan Lembaga Pendidikan Kolese Kanisius di Balai Kota. Usai pertemuan, Anies menegaskan tak ada masalah antara dirinya dan pihak Kanisius serta meminta insiden walk out tersebut tidak dibesar-besarkan.

Warga Jakarta Bisa Ngadu di Kecamatan

18 November 2017 | 08:09 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis terobosan baru berupa layanan Posko Pengaduan di kecamatan yang dibuka tiap hari Sabtu.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber