nasional

Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Purnama | Kamis, 08 Februari 2018 11:08 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang Undang Revisi Undang undang Kitab Hukum Pidana, merupakan sebagai kemunduran.


Mantan politis PKS ini mengatakan, rancangan tersebut seperti kembali pada era zaman kolonial Belanda. Sebab, pasal penghinaan presiden di KUHP sebelumnya merupakan produk kolonial Belanda yang juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


"Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan Presiden itu menganggap dirinya penjajah rakyat," ujar Fahri.


Ia pun berharap menilai pasal tersebut harus dihentikan karena kemunduran demokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut lanjut Fahri seperti memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi jauh ke belakang.


"Mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," kata Fahri.


Adapun pasal penghinaan presiden dalam pembahasan ditingkat Timus RKUHP, diatur pada pasal 239 ayat (1)  disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).


Sementara ayat (2) menyebut tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.


Namun pasal ini sempat mengalami perdebatan oleh sejumlah anggota Fraksi di timmus RUU RKUHP sebelum disepakati bersama Pemerintah untuk dibahas di tingkat Panja. Hal ini karena ada permintaan agar pasal penghinaan presiden diubah menjadi delik aduan, bukan delik umum sebagaimana rumusan dari Pemerintah.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Aa Gym Minta Jangan Menuhankan Pilpres

11 Agustus 2018 | 15:46 WIB

Pimpinan Daarut Tauhid, Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym, menjelaskan bahwa jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, masyarakat Indonesia diimbau menjaga ukhuwah (silaturahim).

Jika Tidak Lolos Cek Kesehatan, Capres-Cawapres Bisa Diganti

13 Agustus 2018 | 15:10 WIB

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan bakal capres dan bakal cawapres bisa diganti jika tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan. Penggantian tersebut dilakukan oleh gabungan parpol pengusung bakal capres-cawapres tersebut.

Buat Atlet Asian Games, Gratis Naik Transjakarta

14 Agustus 2018 | 13:39 WIB

Atlet yang berlaga di Asian Games 2018, akan diberi kesempatan menikmati wisata di Jakarta dengan menggunakan layanan bus Transjakarta secara gratis.

Alasan Komitmen Sama Warga DKI, Anies Tolak Tawaran Cawapres

14 Agustus 2018 | 11:16 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui jika dirinya menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden. Sebab, Anies merasa masih memiliki banyak komitmen dalam pekerjaannya yang harus dituntaskan.

Cegah Narkoba di Asean Games, BNN DKI Ikut Dilibatkan

15 Agustus 2018 | 15:11 WIB

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, akan ikut terlibat bersama pihak kepolisian dalam perhelatan Asian Games 2018. Keterlibatan BNN terhadap kesuksesan prestasi atlet dalam ajang bergengsi ini berkaitan dengan motto "Jadilah Juara Tanpa Narkoba".

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber