nasional

Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Purnama | Kamis, 08 Februari 2018 11:08 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang Undang Revisi Undang undang Kitab Hukum Pidana, merupakan sebagai kemunduran.


Mantan politis PKS ini mengatakan, rancangan tersebut seperti kembali pada era zaman kolonial Belanda. Sebab, pasal penghinaan presiden di KUHP sebelumnya merupakan produk kolonial Belanda yang juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


"Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan Presiden itu menganggap dirinya penjajah rakyat," ujar Fahri.


Ia pun berharap menilai pasal tersebut harus dihentikan karena kemunduran demokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut lanjut Fahri seperti memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi jauh ke belakang.


"Mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," kata Fahri.


Adapun pasal penghinaan presiden dalam pembahasan ditingkat Timus RKUHP, diatur pada pasal 239 ayat (1)  disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).


Sementara ayat (2) menyebut tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.


Namun pasal ini sempat mengalami perdebatan oleh sejumlah anggota Fraksi di timmus RUU RKUHP sebelum disepakati bersama Pemerintah untuk dibahas di tingkat Panja. Hal ini karena ada permintaan agar pasal penghinaan presiden diubah menjadi delik aduan, bukan delik umum sebagaimana rumusan dari Pemerintah.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Jika Jadi Presiden Sam Aliano Mau Tutup Kantor Youtube Indonesia

18 Mei 2018 | 17:28 WIB

Jika terpilih menjadi Presiden RI, Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia, Sam Aliano menegaskan bakal menutup kantor YouTube Indonesia.

DPR Bantah Ada yang Sengaja Tunda Pengesahan RUU Terorisme

15 Mei 2018 | 15:10 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto membantah tudingan adanya fraksi di luar koalisi pemerintah yang sengaja menunda pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme.

Almarhum Ipda Auzar Dikenal Seorang Muazin yang Taat Ibadah

16 Mei 2018 | 22:10 WIB

Anggota Ditlantas Polda Riau yang gugur ditabrak teroris, Ipda Auzar, ternyata dikenal sebagai guru ngaji di lingkungan rumahnya. Ipda Auzar dikenal sosok yang taat beribadah dan mengajak masyarakar ke masjid.

PDIP : Aksi Teror Mau Jatuhkan Citra Jokowi

19 Mei 2018 | 11:15 WIB

Politikus PDIP, Arteia Dahlan menduga salah satu tujuan di balik aksi teror yang marak belakangan terjadi adalah mendistorsi kepercayaan rakyat kepada pemerintah saat ini.

Koopsusgab Siap Terlibat Hajar Teroris

17 Mei 2018 | 17:21 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber