nasional

Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Purnama | Kamis, 08 Februari 2018 11:08 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang Undang Revisi Undang undang Kitab Hukum Pidana, merupakan sebagai kemunduran.


Mantan politis PKS ini mengatakan, rancangan tersebut seperti kembali pada era zaman kolonial Belanda. Sebab, pasal penghinaan presiden di KUHP sebelumnya merupakan produk kolonial Belanda yang juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


"Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan Presiden itu menganggap dirinya penjajah rakyat," ujar Fahri.


Ia pun berharap menilai pasal tersebut harus dihentikan karena kemunduran demokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut lanjut Fahri seperti memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi jauh ke belakang.


"Mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," kata Fahri.


Adapun pasal penghinaan presiden dalam pembahasan ditingkat Timus RKUHP, diatur pada pasal 239 ayat (1)  disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).


Sementara ayat (2) menyebut tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.


Namun pasal ini sempat mengalami perdebatan oleh sejumlah anggota Fraksi di timmus RUU RKUHP sebelum disepakati bersama Pemerintah untuk dibahas di tingkat Panja. Hal ini karena ada permintaan agar pasal penghinaan presiden diubah menjadi delik aduan, bukan delik umum sebagaimana rumusan dari Pemerintah.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Penyerangan Ulama Marak, DPR : Aparat Harus Gerak Cepat

20 Februari 2018 | 13:19 WIB

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengutuk keras atas maraknya kasus penyerangan terhadap ulama. Yang terbaru, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok diserang oleh pria yang diduga sakit jiwa di Masjid Al Manar, jelang shalat Zuhur.

Hayono Isman : Demokratisasi Kita Telah Dimanipulasi

21 Februari 2018 | 06:25 WIB

Perlu upaya kolektif untuk memperkokoh budaya dan memelihara struktur nilai-nilai social agar tidak tereliminasi oleh budaya reformasi yang tak sejalan dengan nilai dan tatanan bangsa Indonesia.

Ternyata Jakarta Bukan Kota Termacet di Asia Tenggara

20 Februari 2018 | 12:11 WIB

Kota-kota besar di Asia Tenggara, memang identik dengan yang namanya kemacetan. Sebut saja Indonesia, Thailand, Vietnam bahkan negara sekelas Malaysia pun kerap dilanda kemacetan.

Panglima Komit Jaga Toleransi Antar Umat

22 Februari 2018 | 13:09 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima audiensi Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo beserta perwakilan panitia Pemberkatan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu  (21/2/2018).

Buwas Minta Pemprov DKI Tutup 36 Diskotek

23 Februari 2018 | 14:02 WIB

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup 36 diskotek berada di Jakarta. Pasalnya 36 diskotek tersebut, terindikasi sebagai tempat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber