nasional

Rencana Zakat ASN Belum Masuk Meja Presiden

Oktraz | Jumat, 09 Februari 2018 12:48 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Terkait rencana Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang akan menerapkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memotong gaji guna menunaikan zakat, ternyata masih menuai perdebatan.

Menuai kontroversi lantaran regulasi cara menghitung zakat yang harus dibayarkan PNS belum jelas. Belum lagi soal kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengenai pengelolaan dana itu.


Menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nogroho hal tersebut sama sekali belum dibahas baik dengan pihaknya, atau dengan Presiden Joko Widodo. Pasalanya hal tersebut masih dalam tahap usulan.


"Belum ada pembahasan, itu kan masih diusulkan dari Kemenag. Memang belum ada pembahasan sama sekali dari Presiden," kata Yanuar, belum lama ini.


Menteri agama sendiri mengatakan bahwa pemotongan tersebut tidak wajib. Disini pemerintah hanya memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat.


"Zakat adalah kewajiban agama," kata Lukman beberapa waktu lalu. Adapun fasilitasi zakat itu, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Dari UU itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.


Lukman membantah wacana penggunaan dana zakat dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan digunakan untuk kepentingan politik.


Ia menyebut dana itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dari berbagai sektor. Bahkan, ia pun menegaskan, dana yang terkumpul dari PNS Muslim ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Jika Jadi Presiden Sam Aliano Mau Tutup Kantor Youtube Indonesia

18 Mei 2018 | 17:28 WIB

Jika terpilih menjadi Presiden RI, Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia, Sam Aliano menegaskan bakal menutup kantor YouTube Indonesia.

DPR Bantah Ada yang Sengaja Tunda Pengesahan RUU Terorisme

15 Mei 2018 | 15:10 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto membantah tudingan adanya fraksi di luar koalisi pemerintah yang sengaja menunda pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme.

Almarhum Ipda Auzar Dikenal Seorang Muazin yang Taat Ibadah

16 Mei 2018 | 22:10 WIB

Anggota Ditlantas Polda Riau yang gugur ditabrak teroris, Ipda Auzar, ternyata dikenal sebagai guru ngaji di lingkungan rumahnya. Ipda Auzar dikenal sosok yang taat beribadah dan mengajak masyarakar ke masjid.

PDIP : Aksi Teror Mau Jatuhkan Citra Jokowi

19 Mei 2018 | 11:15 WIB

Politikus PDIP, Arteia Dahlan menduga salah satu tujuan di balik aksi teror yang marak belakangan terjadi adalah mendistorsi kepercayaan rakyat kepada pemerintah saat ini.

Koopsusgab Siap Terlibat Hajar Teroris

17 Mei 2018 | 17:21 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber