nasional

Menkum Ham Bantah Pasal Penghinaan Presiden Pasal Titipan

Purnama | Sabtu, 10 Februari 2018 10:32 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden sebagai pasal pesanan. Ia mengatakan, pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diusulkan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa liberal.



"Ya jangan kita menjadi semacam liberal. Tetap ada itu, tapi nanti kita softdown," kata Yassona beberapa waktu lali.


Politikus PDIP itu memastikan, pemerintah akan mengatur batasan antara mengkritik dan menghina kepala negara secara detail dan jelas sehingga tak menimbulkan multitafsir. Pasal penghinaan presiden ini pun disebutnya juga bukan merupakan upaya untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah.


Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin memberikan kritikannya kepada kinerja pemerintah agar lebih baik.


"Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal, ini simbol negara," kata dia.[] EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Jika Jadi Presiden Sam Aliano Mau Tutup Kantor Youtube Indonesia

18 Mei 2018 | 17:28 WIB

Jika terpilih menjadi Presiden RI, Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia, Sam Aliano menegaskan bakal menutup kantor YouTube Indonesia.

DPR Bantah Ada yang Sengaja Tunda Pengesahan RUU Terorisme

15 Mei 2018 | 15:10 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto membantah tudingan adanya fraksi di luar koalisi pemerintah yang sengaja menunda pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme.

Almarhum Ipda Auzar Dikenal Seorang Muazin yang Taat Ibadah

16 Mei 2018 | 22:10 WIB

Anggota Ditlantas Polda Riau yang gugur ditabrak teroris, Ipda Auzar, ternyata dikenal sebagai guru ngaji di lingkungan rumahnya. Ipda Auzar dikenal sosok yang taat beribadah dan mengajak masyarakar ke masjid.

PDIP : Aksi Teror Mau Jatuhkan Citra Jokowi

19 Mei 2018 | 11:15 WIB

Politikus PDIP, Arteia Dahlan menduga salah satu tujuan di balik aksi teror yang marak belakangan terjadi adalah mendistorsi kepercayaan rakyat kepada pemerintah saat ini.

Koopsusgab Siap Terlibat Hajar Teroris

17 Mei 2018 | 17:21 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber