nasional

Menkum Ham Bantah Pasal Penghinaan Presiden Pasal Titipan

Purnama | Sabtu, 10 Februari 2018 10:32 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden sebagai pasal pesanan. Ia mengatakan, pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diusulkan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa liberal.



"Ya jangan kita menjadi semacam liberal. Tetap ada itu, tapi nanti kita softdown," kata Yassona beberapa waktu lali.


Politikus PDIP itu memastikan, pemerintah akan mengatur batasan antara mengkritik dan menghina kepala negara secara detail dan jelas sehingga tak menimbulkan multitafsir. Pasal penghinaan presiden ini pun disebutnya juga bukan merupakan upaya untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah.


Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin memberikan kritikannya kepada kinerja pemerintah agar lebih baik.


"Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal, ini simbol negara," kata dia.[] EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Aa Gym Minta Jangan Menuhankan Pilpres

11 Agustus 2018 | 15:46 WIB

Pimpinan Daarut Tauhid, Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym, menjelaskan bahwa jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, masyarakat Indonesia diimbau menjaga ukhuwah (silaturahim).

Jika Tidak Lolos Cek Kesehatan, Capres-Cawapres Bisa Diganti

13 Agustus 2018 | 15:10 WIB

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan bakal capres dan bakal cawapres bisa diganti jika tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan. Penggantian tersebut dilakukan oleh gabungan parpol pengusung bakal capres-cawapres tersebut.

Buat Atlet Asian Games, Gratis Naik Transjakarta

14 Agustus 2018 | 13:39 WIB

Atlet yang berlaga di Asian Games 2018, akan diberi kesempatan menikmati wisata di Jakarta dengan menggunakan layanan bus Transjakarta secara gratis.

Alasan Komitmen Sama Warga DKI, Anies Tolak Tawaran Cawapres

14 Agustus 2018 | 11:16 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui jika dirinya menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden. Sebab, Anies merasa masih memiliki banyak komitmen dalam pekerjaannya yang harus dituntaskan.

Cegah Narkoba di Asean Games, BNN DKI Ikut Dilibatkan

15 Agustus 2018 | 15:11 WIB

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, akan ikut terlibat bersama pihak kepolisian dalam perhelatan Asian Games 2018. Keterlibatan BNN terhadap kesuksesan prestasi atlet dalam ajang bergengsi ini berkaitan dengan motto "Jadilah Juara Tanpa Narkoba".

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber