nasional

Menkum Ham Bantah Pasal Penghinaan Presiden Pasal Titipan

Purnama | Sabtu, 10 Februari 2018 10:32 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden sebagai pasal pesanan. Ia mengatakan, pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diusulkan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa liberal.



"Ya jangan kita menjadi semacam liberal. Tetap ada itu, tapi nanti kita softdown," kata Yassona beberapa waktu lali.


Politikus PDIP itu memastikan, pemerintah akan mengatur batasan antara mengkritik dan menghina kepala negara secara detail dan jelas sehingga tak menimbulkan multitafsir. Pasal penghinaan presiden ini pun disebutnya juga bukan merupakan upaya untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah.


Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin memberikan kritikannya kepada kinerja pemerintah agar lebih baik.


"Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal, ini simbol negara," kata dia.[] EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Penyerangan Ulama Marak, DPR : Aparat Harus Gerak Cepat

20 Februari 2018 | 13:19 WIB

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengutuk keras atas maraknya kasus penyerangan terhadap ulama. Yang terbaru, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok diserang oleh pria yang diduga sakit jiwa di Masjid Al Manar, jelang shalat Zuhur.

Hayono Isman : Demokratisasi Kita Telah Dimanipulasi

21 Februari 2018 | 06:25 WIB

Perlu upaya kolektif untuk memperkokoh budaya dan memelihara struktur nilai-nilai social agar tidak tereliminasi oleh budaya reformasi yang tak sejalan dengan nilai dan tatanan bangsa Indonesia.

Ternyata Jakarta Bukan Kota Termacet di Asia Tenggara

20 Februari 2018 | 12:11 WIB

Kota-kota besar di Asia Tenggara, memang identik dengan yang namanya kemacetan. Sebut saja Indonesia, Thailand, Vietnam bahkan negara sekelas Malaysia pun kerap dilanda kemacetan.

Panglima Komit Jaga Toleransi Antar Umat

22 Februari 2018 | 13:09 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima audiensi Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo beserta perwakilan panitia Pemberkatan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu  (21/2/2018).

Buwas Minta Pemprov DKI Tutup 36 Diskotek

23 Februari 2018 | 14:02 WIB

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup 36 diskotek berada di Jakarta. Pasalnya 36 diskotek tersebut, terindikasi sebagai tempat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber