nasional

Rizal: Pejabat Gak Mau Dikritik, Ya Jangan Jadi Pejabat

Purnama | Kamis, 15 Februari 2018 13:07 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Ekonom dan mantan Menteri Rizal Ramli,  mengkritisi sikap pejabat yang enggan dikritik sehingga perlu membuat aturan dalam perundang-undangan. Sebagai pihak yang pernah merasakan pemerintah masa Orde Baru, Rizal Ramli menegaskan sekarang bukan lagi zamannya pejabat antikritik.


"Kalau pejabat gak doyan dikritik, gakdoyan diberimasukan, ya jadi orang biasa saja," ujar Rizal Ramli belum lama ini.


Kritik Rizal Ramli ini menyorot soal rajinnya pejabat saat ini yang membuat aturan terkait pihak-pihak yang mengkritik namun berpotensi dikriminalkan. Seperti dalam Undang Undang MD3 yang memberikan hak imunitas berlebihan kepada Anggota DPR dan dalam rancanangan RKUHP soal pasal penghinaan presiden.


Rizal menambahkan ia pernah dipenjara oleh Soeharto karena dianggap menghina presiden. Padahal saat itu ia menyampaikan pendapat dan kritik kepada Soeharto atas gaya kepemimpinannya yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.


Bila gaya pejabat seperti ini terjadi lagi di Indonesia, menurut dia, menunjukkan Indonesia negara yang kembali ke masa kolonial. Karena aturan larangan kritik atas dasar pasal penghinaan sebenarnya dari Undang-Undang untuk Ratu Belanda, yang disebut hatzaai artikelen aturan hukum warisan kolonial di Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.


"Dulu siapa yang menghina Belanda dipenjarain," ungkapnya. Dan Hatzaai Artikelen yang merupakan warisankolonial kemudian diadopsi dalam KUHP Pasal 154 dan 155. Ternyata zaman Soeharto dipakai keras, dan setelah Reformasi kita berjuang agar itu dibatalkan, karena bangsa ini tidak ingin pejabatnya menjadi otoriter.


Dan kemudian akhirnya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dinyatakan pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka aturan ini ditegaskan Rizal Ramli sudah menjadi aturan usang dalam sejarah bangsa Indonesia sejak Reformasi. Jadi kalau ada pejabat yang sekarang antikritik dengan membuat undang-undang menurutnya sudah kembali ke masa kolonial.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Satgas Indobatt Juara Umum Lomba Menembak UNIFIL

15 September 2018 | 20:50 WIB

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt (Indonesian Battalion) Konga XXIII-L/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), meraih Juara Umum pada kejuaraan menembak “UNIFIL Firing Competition”, yang diselenggarakan oleh Sektor Timur UNIFIL.

Panglima Resmikan Monumen Alutsista TNI-Polri

15 September 2018 | 16:12 WIB

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan Gubernur Akmil Mayjen TNI Eka Wiharsa, meresmikan Monumen Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI-Polri di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang (Akmil), Jawa Tengah, Sabtu (15/9/2018).

Rupiah Masih Letoy, Moeldoko : Ekonomi Kita Aman

18 September 2018 | 13:49 WIB

Menyikapi nilai rupiah yang kian letoy, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengungkapkan kegiatan perekonomian yang terintegrasi secara global telah mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, seperti halnya nilai tukar rupiah yang kian melemah

Ini Isi Pakta Integritas Prabowo dan GNPF

17 September 2018 | 09:39 WIB

Bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto menandatangani pakta integritas yang dibuat Itjimak Ulama II.

BPJS Kesehatan Alami Defisit DPR Putar Otak

18 September 2018 | 08:08 WIB

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M. Efendi menyarankan kepada pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit terkait BPJS Kesehatan.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber