nasional

Rizal: Pejabat Gak Mau Dikritik, Ya Jangan Jadi Pejabat

Purnama | Kamis, 15 Februari 2018 13:07 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Ekonom dan mantan Menteri Rizal Ramli,  mengkritisi sikap pejabat yang enggan dikritik sehingga perlu membuat aturan dalam perundang-undangan. Sebagai pihak yang pernah merasakan pemerintah masa Orde Baru, Rizal Ramli menegaskan sekarang bukan lagi zamannya pejabat antikritik.


"Kalau pejabat gak doyan dikritik, gakdoyan diberimasukan, ya jadi orang biasa saja," ujar Rizal Ramli belum lama ini.


Kritik Rizal Ramli ini menyorot soal rajinnya pejabat saat ini yang membuat aturan terkait pihak-pihak yang mengkritik namun berpotensi dikriminalkan. Seperti dalam Undang Undang MD3 yang memberikan hak imunitas berlebihan kepada Anggota DPR dan dalam rancanangan RKUHP soal pasal penghinaan presiden.


Rizal menambahkan ia pernah dipenjara oleh Soeharto karena dianggap menghina presiden. Padahal saat itu ia menyampaikan pendapat dan kritik kepada Soeharto atas gaya kepemimpinannya yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.


Bila gaya pejabat seperti ini terjadi lagi di Indonesia, menurut dia, menunjukkan Indonesia negara yang kembali ke masa kolonial. Karena aturan larangan kritik atas dasar pasal penghinaan sebenarnya dari Undang-Undang untuk Ratu Belanda, yang disebut hatzaai artikelen aturan hukum warisan kolonial di Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.


"Dulu siapa yang menghina Belanda dipenjarain," ungkapnya. Dan Hatzaai Artikelen yang merupakan warisankolonial kemudian diadopsi dalam KUHP Pasal 154 dan 155. Ternyata zaman Soeharto dipakai keras, dan setelah Reformasi kita berjuang agar itu dibatalkan, karena bangsa ini tidak ingin pejabatnya menjadi otoriter.


Dan kemudian akhirnya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dinyatakan pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka aturan ini ditegaskan Rizal Ramli sudah menjadi aturan usang dalam sejarah bangsa Indonesia sejak Reformasi. Jadi kalau ada pejabat yang sekarang antikritik dengan membuat undang-undang menurutnya sudah kembali ke masa kolonial.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Puluhan Penumpang KM Arista Tenggelam

14 Juni 2018 | 13:08 WIB

Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus mencari korban tenggelamnya kapal nelayan KM. Arista di perairan Pulau Khayangan, Makassar.

Lebaran Tahun Ini Jokowi Rayakan di Bogor

14 Juni 2018 | 11:15 WIB

Untuk lebaran tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Jumat 15 Juni 2018

14 Juni 2018 | 20:32 WIB

Pemerintah menetapkan Hari Lebaran 2018 jatuh pada Jumat (15/6/2018). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan setelah Kementerian Agama menggelar Sidang Itsbat Awal Syawal 1439 Hijriah di Kantor Kemenag MH Thamrin Jakarta, Kamis (14/6/2018).

Dihantam Ombak, KM Sinar Bangun Tenggelam di Danau Toba

18 Juni 2018 | 23:30 WIB

Dugaan sementara penyebab Kapal Motor Sinar Bangun  tenggelam di Perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada Senin (18/6/2018) petang karena tali kemudi kapal putus dan hantaman ombak besar.

Fokus Cari Penumpang Tenggelam, Pelabuhan Simanindo Ditutup

19 Juni 2018 | 07:19 WIB

Paska tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun, Senin (18/6/2018) petang, Pelabuhan Simanindo ditutup hari ini, Selasa (19/6/2018). Kapal berisi puluhan penumpang itu tenggelam di Perairan Danau Toba, saat berlayar dari Dermaga Tigaras menuju Pelabuhan Simanindo.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber