nasional

ICW : Jokowi Kurang Perhatian Disektor Hukum

Arief Nugroho | Senin, 26 Februari 2018 11:15 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA,WB - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mempunyai catatan tersendiri terhadap sektor hukum yang seperti tidak tersentuh dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Menurut Donald, dikatakan tidak tersentuh dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3.


"Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun, belakangan muncul kritik dari masyarakat karena tiga pasal dalam UU itu dianggap memberikan kuasa berlebih kepada DPR," kata Donald belum lama ini.


Donal menambahkan, pasca MD3 disahkan langsung muncul penolakan publik. Al hasil Presiden Joko Widodo pun mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU MD3.


Donal melanjutkan, hal yang kontraproduktif ini bisa terjadi karena sejak awal Jokowi tak pernah memberikan perhatian pada sektor hukum.


"Pemerintah saat ini terkesan sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi infrastruktur hukum dan demokrasi terabaikan,"  tutur Donal.


Donal menambahkan, terabaikannya sektor hukum di era Jokowi juga bisa dilihat dari tidak adanya pakar-pakar hukum yang profesional baik di kabinet maupun di lingkar istana.

Posisi penting seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, hingga Jaksa Agung justru diisi oleh politisi.


"Coba sebutkan siapa pakar hukum yang ada di pemerintahan Jokowi? Enggak ada," kata Donal Fariz.


Bahkan kata Donal, pakar-pakar hukum tidak pernah diundang ke Istana Kepresidenan untuk melakukan diskusi. Jokowi hanya sibuk mengundang tokoh agama. Selain itu, Jokowi juga sibuk mengundang kelompok seniman, budayawan dan pegiat media sosial.


Donal pun meminta Jokowi mengambil langkah konkret apabila tidak sepakat dengan sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Dia menilai, tidak cukup apabila Jokowi tidak menandatangani UU tersebut.


Sebab, apabila tidak ditandatangani Jokowi, UU MD3 tetap otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan.


"Tanda tangan itu hanya formalitas saja," ucap Donal.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Empat Nama Mengerucut Dampingi Jokowi

10 Juli 2018 | 17:33 WIB

Maraknya bursa calon pendamping presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi), Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, setidaknya ada empat kategori asal nama calon wakil presiden untuk disandingkan dengan Jokowi.

Mutasi TNI, Letjen Andika Perkasa Jabat Pangkostrad

14 Juli 2018 | 14:12 WIB

Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklatad), Letjen TNI Andika Perkasa dipromosikan menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Andika akan menggantikan Letjan Agus Kriswanto yang akan memasuki masa pensiun.

Kemenpora Siapkan Bonus 250 Juta untuk Lalu Zohri

14 Juli 2018 | 13:12 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, akan memberikan bonus untuk juara dunia lari 100 meter U-20, Lalu Muhammad Zohri. Kemenpora akan mengguyur bonus pemuda asal Pulau Lombok itu sebesar Rp250 juta

Kejar Paket C, Nilai Ujian Menteri Susi Tertinggi di Ciamis

14 Juli 2018 | 11:36 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akhirnya resmi lulus ujian kesetaraan paket C jurusan IPS. Nilai Susi menjadi yang tertinggi dalam periode ujian paket C yang diikutinya pada Mei lalu.

Info Soal SKM Bikin Resah, Ini Penjelasan BPOM

11 Juli 2018 | 09:26 WIB

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh BPOM bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya telah membuat  masyarakat resah.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber