komunitas

Inilah Tantangan Pewayangan di Era Milenial

Arief Nugroho | Minggu, 15 April 2018 09:19 WIB | PRINT BERITA

ist

 

WARTABUANA – Beragam persoalan dan tantangan dunia pedalangan menjadi perbincangan hangat dalam sarasehan yang digelar Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) dengan tema “Quo Vadis PEPADI” di Hotel Santika TMII, Sabtu (14/4/2018).

 

Sejumlah tokoh pewayangan dan pedalangan, budayawan serta praktisi seni menjadi narasumber, seperti Ki Purbo Asmoro, S.Kar. M.Hum (Dosen Senior ISI Surakarta), M. Sobary (Budayawan), Taufik Rahzen (Staf Ahli Menteri Pariwisata RI), dan Prof. DR. Ir. Sugeng P. Haryanto (Guru Besar Universitas Lampung), dengan Moderator Y. Sudarko Prawiroyudo (Dalang).

 

Dalam sambutannya di hadapan puluhan peserta sarasehan yang merupakan perwakilan dari 23 Komisariat Daerah di 23 Provinsi dari seluruh Indonesia, Ketua Umum PEPADI Pusat, H. Kondang Sutrisno SE menyampaikan rasa optimisme bahwa PEPADI bisa kembali  menjadi jembatan antara seniman dalan dengan para stakeholder, pemerintah, penanggap dan penonton.

 

“Kita punya harapan bahwa PEPADI bisa mendekatkan seniman dalang dengan pemerintah agar bisa menjadi corong pemerintah untuk mensosialisasikan keberhasilan program-program pembangunan di Indonesia dalam segala bidang,” ujar Kondang.

 

 Ketua Umum PEPADI Pusat, H. Kondang Sutrisno SE

Melalui beberapa program, PEPADI berusaha merangkul para seniman dalang untuk meningkatkan kemampuan. Ada tiga program yang sedang dijalankan PEPADI, yakni Sarasehan, Festival dan Pagelaran.

 

Jumat (13/3/2018) telah digelar  pertunjukkan Wayang kulit Banyumasan dengan Dalang, Ki Eko Suwaryo & Ki Wartun, dengan lakon “Wahyu Cakraningrat” di Plaza Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII).  Di lokasi yang sama, usai sarasehan ada Pergelaran Wayang Kulit Yogyakarta, bersama Dalang Ki Seno Sugroho, dengan lakon “Bagong Duta”.

 

Seni wayang sebagai `moral agent`, menurut Kondang dapat menjadi benteng dari degradasi moral yang sangat gencar dan mengancam eksistiensi kebudayaan luhur. “Wayang seharusnya menyampaikan pesan-pesan moral yang dapat membangun karakter bangsa menjadi lebih baik. PEPADI akan bekerja sama dengan lembaga terkait,” papar Kondang.

 

Menurut Sugeng P. Haryanto, PEPADI harus bersinergi dengan pemerintah seperti  yang pernah dilakukan di era orde baru, misalnya meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata maupun Pemerintah Daerah harus meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap seni pedalangan.

 

“PEPADI harus mendesak agar wayang dan seni pedalangan bisa masuk dalam muatan lokal pada kurikulum pendidikan di tiap tingkatan,” ujar Sugeng.

 

Masih menurut Sugeng, sebagai pelaku seni, kita harus memasukkan wayang dalam perangkat media komunikasi modern melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menggugah minat anak-anak dan generasi muda dalam menikmati hiburan.

 

“Kita harus mengemas hiburan wayang dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta memperpendek durasi menjadi lebih singkat tanpa mengurangi makna dan nilai yang disampaikan,” papar Sugeng.

 

 M. Sobari dan  Taufik Rahzen

Senada dengan strategi yang ditawarkan Sugeng terkait kemasaan hiburan wayang agar lebih kekinian, budayawan Sobary  malah menantang pelaku seni wayang dan dalam berkolaburasi dengan sineas memproduksi film mengangkat kisah-kisah pewayangan.

 

“Bisa saja dibuat film Ramayana atau Mahabarata dalam durasi pendek, kemudian di-share melalui media sosial. Dengan cara itu, wayang bisa menjelajah keseantero dunia. Tentu filmnya juga harus ringan dan kekinian sesuai era milenial,” ujar Sobary.

 

Menurut Kepala Bidang Humas Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENA WANGI), Eny Sulistyowati S.Pd , MM, para seniman yang mampu mempertautkan aktivitas keseniannya dengan kekinian, dapat memberi andil memperkuat eksistensi kesenian tradisional.

 

“Kesenian bukan benda mati yang statis. Tetapi ekspresi para pelakunya yang dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan. Ketidakmampuan para seniman melakukan adaptasi terhadap situasi baru, lambat laun dapat menyurutkan keberadaan kesenian tradisional. Para pendukung dan pemangku kesenian tradisional harus mampu memanfaatkan situasi kekinian,” ujarnya.

 

 Eny Sulistyowati S.Pd , MM,

Hari Wayang

Sarasehan juga membahas usulan lima organisasi pewayangan Indonesia (Sena Wangi, PEPADI, APA-Indonesia, UNIMA-Indonesia dan PEWANGI) tentang penetapan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang.

 

Semua pengusul sepakat, dengan penetapan Hari Wayang akan menjadi momen bersama untuk menggerakkan berbagi kegiatan terkait pewayangan secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia.

 

Terkait harapan itu, Sobary berkomentar, tidak perlu ada Hari Wayang, yang lebih penting adalah setiap hari ada wayang. “Maksudnya lebih baik kita memikirkan bagaimana wayang dapat diterima oleh generasi milenial sehingga menarik untuk ditonton. Jika sudah berhasil, otomatis tiap hari ada pertunjukkan wayang,” ujarnya.

 

Selain mengusulkan Hari Wayang, ke lima organisasi pewayangan Indonesia juga pernah merilis “Pernyataan Bersama Organisasi-organisasi PewayanganIndonesia” pada 27 Februari  lalu. Ada 4 point yang harus ditaati para pelaku pewayangan, salah satunya harus bersikap netral dan tidak berpihak dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres nanti.

 

Namun pada kenyataannya, justru `job` manggung akan mengalir deras di saat pesta demokrasi berlangsung. Terkait hal ini pengurus PEPADI hanya bisa menghimbau agar semua anggota bisa mentaati isi dari pernyataan sikap itu.    

 

“Ada banyak dalang menjadi anggota partai. Bahkan ada beberapa yang menjadi anggota DPR dan DPRD. Selama mereka menjalankan fungsinya sebagai anggota partai, tentu itu hak mereka berpolitik. Tapi di saat menjalankan profesinya sebagai dalang, dia tidak boleh berpolitik praktis,” ungkap Sugeng.

 

Sugeng tidak menampik masih ada dalang yang berpolitik praktis, atau mengkampanyekan kepentingan pihak pemberi job. “PEPADI hanya bisa menghimbau, kami belum bisa memberikan sanksi,” aku Sugeng.

 

 Ki Purbo Asmoro, S.Kar. M. dan Prof. DR. Ir. Sugeng P. Haryanto

Menjaga Jatidiri

PEPADI merupakan  organisasi profesi yang independen beranggotakan para Dalang, Pengrawit, Pesinden, pembuat Wayang dan perorangan, dengan visi utamanya pelestarian dan pengembangan seni pedalangan sebagai khasanah unggulan budaya Nasional.

 

PEPADI yang terbentuk pada 14 April 1971 ini merupakan organisasi seni pedalangan mencakup bidang seni rupa, sastra, drama, karawitan dan tari, dengan medium ekspresi Wayang (Wayang kulit, Wayang Golek, Wayang Orang, dan bentuk lainnya). Wayang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia yang simbolis, filosofis, religius dan pedagogis.

 

Organisasi yang sudah berusia 47 tahun ini memiliki visi antara lain; menjaga jatidiri seni pedalangan yang bernilai tinggi (adi luhung) sebagai sarana pendidikan masyarakat untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan dan budi pekerti luhur.

 

Meningkatkan kualitas dan kaderisasi Sumber Daya Manusia (dalang, pengrawit, suarawati dan pengrajin wayang) agar tumbuh dan berkembang sebagai tenaga profesi yang handal. Meningkatkan mutu seni pedalangan agar selalu tanggap menghadapi tantangan zaman. Meningkatkan apresiasi masyarakat, utamanya generasi muda terhadap seni padalangan, dan meningkatkan kesejahtraan anggota.[]

 

 

 

 

 

EDITOR : Fuad Rohimi
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Nomor Urut Cantik Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

22 September 2018 | 10:12 WIB

Makna konotatif dan denotatif nomer urut peserta Pilpres 2019 punya banyak varian dan biasanya akan menjadi salah satu poin utama kelucuan dan keriuhan pembelaan dari para pendukung masing-masing pasangan Pilpres 2019 di sosial media.

 

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber