politik

Fadli Zon : KSP Dibubarkan Saja

Nana Sumarna | Kamis, 17 Mei 2018 10:32 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut lembaga kepresidenan yang ada saat ini dinilai terlalu banyak dan hanya menambah anggaran negara. Menurutnya adanya Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai melanggar nomenklatur lembaga negara.


"Coba kita hitung dalam UU Kementerian Negara, itu cuma 34 portofolio, KSP itu tidak ada. KSP itu harusnya dibubarkan itu tidak ada dalam nomenklatur, itu membuat satu anggaran baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan.


Politisi Gerindra tersebut juga menyebut KSP dinilai tidak penting lantaran hanya menampung orang-orang yang menjadi relawan Jokowi. Menurut Fadli hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.


"Menurut saya KSP itu kalau perlu dibubarkan saja nggak perlu kok. Dan kita nanti cari pasalnya itu karena cukup ada Setneg (sekretariat negara) dan ada Setkab (sekretariat kabinet) ya," jelasnya.


Sementara itu, menanggapi baru diangkatnya empat staf khusus (stafsus) presiden, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut khawatir hal tersebut hanya untuk urusan menjelang tahun politik. "Nanti kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden," ujarnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah empat staf khusus Presiden untuk membantunya menangani berbagai bidang. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, keempat stafsus Presiden tersebut ditunjuk berdasarkan Keppres yang sudah ditandatangani dan sudah mulai berlaku.


Keempat stafsus Presiden tersebut yakni stafsus untuk acara keagamaan domestik di pondok pesantren Abdul Ghofar Rozin, stafsus bidang keagamaan internasional Siti Ruhayani Dzuhayatin, stafsus Presiden bidang komunikasi kementerian dan lembaga Adita Irawati, dan stafsus bidang ekonomi Ahmad Erani.


Dikutip dari laman resmi KSP, KSP merupakan unit staf kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis. Yaitu, pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Perpres No. 26 tersebut dapat dilihat pada informasi publik.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Soal Mahar Politik, Sandiaga : Saya Bantah dan Tidak Benar

15 Agustus 2018 | 13:12 WIB

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno membantah soal pemberian mahar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp500 miliar.

Prabowo-Sandi Minta Doa Kyai NU

16 Agustus 2018 | 21:47 WIB

Pasangan capres-cawapres Prabowo – Sandi sowan ke Kantor PBNU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018) sore. Selain ingin bersilaturahmi, pasangan dari kubu oposisi ini ingin minta doa dari para kyai NU.

Romi Klaim, Relawan Sarung Jokowi Didukung 14 Juta Santri

20 Agustus 2018 | 10:34 WIB

Setelah resmi ada dua pasangan Capres-Cawapres, masing-masing kubu mulai mempersiapkan `pasukan perang` berupa tim relawan. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mendeklarasikan relawan Sarung Jokowi: Sahabat Romahurmuziy Pendukung Jokowi.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber