dunia

11 Bulan Jalan Kaki dari Swedia ke Palestina, Aktivis ini Ditolak Masuk Otoritas Israel

Purnama | Senin, 09 Juli 2018 16:16 WIB | PRINT BERITA

ist

AMMAN, WB - Upaya aktivis yang bernama Benjamin Ladraa (25 tahun) untuk memasuki wilayah Palestina, sepertinya belum berhasil. Benjamin tidak diijinkan masuk setelah pihak berwenang Israel mengusirnya dari perbatasan. Padahal aktivis asal Swedia ini telah menghabiskan waktu lebih dari 11 bulan berjalan kaki menuju wilayah itu.


Ladraa memulai perjalanannya pada 5 Agustus 2017 untuk mengkampanyekan kesadaran akan pendudukan Israel di wilayah Palestina selama 70 tahun. Namun pada Jumat (6/7) pagi, pihak berwenang Israel menolaknya untuk melewati persimpangan Allenby yang menghubungkan Yordania dengan wilayah Tepi Barat yang diduduki.


Ladraa hanya berjarak ratusan meter dari tujuan utamanya setelah ia berjalan kaki lebih dari 4.800 km dari Kota Gothenburg di Swedia. Ia mengatakan para petugas Israel menginterogasi dia selama enam jam dan menyatakan dia tidak bisa diizinkan masuk karena telah berbohong.


"Saya menghabiskan 11 bulan melakukan perjalanan ini untuk meningkatkan kesadaran akan pendudukan, dan meskipun saya diinterogasi dan ditolak masuk, saya akan melakukan lagi semuanya," kata Ladraa kepada Aljazirah.


"Mereka memberi dua alasan untuk menolak saya masuk. Pertama, mereka menuduh saya berbohong, dan kedua adalah mereka menuduh saya datang untuk mengadakan aksi protes di desa Nabi Saleh (dekat Ramallah), sesuatu yang sama sekali tidak benar," ujar Ladraa.


Dengan berjalan selama delapan hingga 10 jam sehari, Ladraa melintasi total 13 negara. Ia menggunakan rute yang sama dengan yang digunakan oleh pengungsi dan imigran. Ladraa juga terpaksa tidur di bangunan kosong dan menghadapi cuaca musim dingin yang ekstrem. Kisah perjalanannya ke Palestina menarik perhatian 18 ribu pengikutnya di Instagram dan lebih 20 ribu pengikutnya di Facebook.


"Saya telah berhasil menarik perhatian ribuan orang melalui kampanye ini dan semoga ini dapat meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang penderitaan rakyat Palestina," ungkapnya.


Selama beberapa tahun, Israel telah berusaha memblokir aktivis yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Gerakan ini mengusung kampanye non-kekerasan yang bertujuan untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional.


Tahun lalu, pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengamandemen undang-undang yang memungkinkan pemerintah Israel untuk menolak visa masuk bagi aktivis yang mendukung BDS atau menentang permukiman ilegal.[]







EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Floyd Mayweather Gagal Tarung UFC

12 Juli 2018 | 12:35 WIB

Petinju Amerika Serikat (AS), Floyd Mayweather Jr sempat mengungkapkan keinginannya untuk mencicipi bertarung diarena gaya bebas Ultimate Fighting Championship (UFC) pada Januari 2018 lalu.

Soal Minyak, Iran Tidak Takut Ancaman AS

09 Juli 2018 | 15:43 WIB

Kementerian Perminyakan Iran menyatakan, Iran tidak akan mengubah produksi dan ekspor minyak mentah menyusul ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS). Iran telah memiliki rencana untuk melawan ancaman Presiden AS Donald Trump yang meminta semua negara berhenti mengimpor minyak dari Iran.

CARM Indosin HLC Perkokoh Hubungan Indonesia Singapura

10 Juli 2018 | 12:17 WIB

Forum tahunan Combined Annual Report Meeting (CARM) Indonesia Singapore (Indosin) High Level Committee (HLC) adalah sarana dalam menjajaki berbagai peluang strategis untuk memperkokoh hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata.

`Rounda Rousey` Wanita Petarung UFC Peraih Hall of Fame

10 Juli 2018 | 18:20 WIB

Dikenal sebagai salah satu atlet perempuan tersukses diajang Ultimate Fighting Championship (UFC), Rounda Rousey masuk dalam penghargaan UFC Hall of Fame, tengah pekan lalu. Atlet mix martial arts berusia 31 tahun itu pun menjadi perempuan pertama yang masuk dalam UFC Hall of Fame

Inilah Sumpah Jabatan Erdogan

11 Juli 2018 | 08:31 WIB

Presiden Erdogan adalah presiden pertama dalam sistem pemerintahan baru Turki yang beralih dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Senin (9/7/2018) kemarin Erdogan dilantik dan membacakan sumpah jabatannya.

 

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber