URUMQI – Enam perwakilan dari industri tomat di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada Rabu (27/10) menuturkan kisah mereka tentang industri tomat yang berkembang pesat dan kehidupan yang bahagia melalui tautan video pada sebuah konferensi pers. Hal ini sekaligus membantah klaim palsu “kerja paksa” yang dilontarkan oleh kekuatan anti-China di Barat.
Berkat kondisi alamnya yang unik, penanaman dan pengolahan tomat di Xinjiang telah menjadi industri lokal unggulan, dengan produk tomatnya dijual ke berbagai negara dan kawasan di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia Tengah, jelas Zhu Dagang, Wakil Kepala Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Xinjiang.
Semua perusahaan produksi dan pengolahan tomat di Xinjiang terdaftar secara hukum dan beroperasi sesuai undang-undang dan regulasi, kata Zhu. Dirinya juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan itu sepenuhnya menjamin hak-hak karyawan, dan tidak ada yang namanya “kerja paksa.”
Ma Hongkui, seorang petani tomat di Prefektur Otonom Etnis Hui Changji, mengatakan bahwa koperasi mereka telah menanam total 200 hektare tomat tahun ini, dan setiap anggota koperasi memperoleh lebih dari 800.000 yuan (1 yuan = Rp2.218).
“Dengan uang yang saya peroleh dari menanam tomat, saya membangun rumah seluas 180 meter persegi, mendekorasinya sesuka hati, dan menjalani kehidupan yang sejahtera,” kata Memet Kaur, seorang petani tomat di Prefektur Otonom Etnis Mongol Bayingolin.
“Beberapa negara barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menjatuhkan sanksi pada industri tomat di Xinjiang dengan dalih hak asasi manusia. Kami dengan tegas menentang hal ini,” kata Zhu. “Kami akan dengan teguh menjaga keamanan industri tomat di Xinjiang serta melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan pekerja kami.”
Beberapa perwakilan lain juga setuju bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat secara serius melanggar aturan perdagangan internasional, merusak rantai industri global dan rantai pasokan, serta melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan dan pekerja Xinjiang.
Mereka mengatakan tujuan mendasar dari sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat adalah untuk meredam pembangunan Xinjiang yang stabil serta merampas hak-hak masyarakat dari semua kelompok etnis atas penghidupan, pekerjaan, dan pembangunan dengan menekan industri-industri penting di Xinjiang. [Xinhua]