HANGZHOU, Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi pada Minggu (5/12) mengadakan pembicaraan dengan Koordinator Kerja Sama Indonesia dengan China sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Anji, Provinsi Zhejiang, China timur.
Menyebut perkembangan yang stabil dari kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara, Wang meminta kedua pihak untuk memperkuat kerja sama pragmatis di berbagai bidang dan bekerja bersama menuju arah pembangunan komunitas dengan masa depan bersama.
“China mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 pada tahun depan,” kata Wang, seraya menyampaikan harapannya bahwa G20 dapat berperan aktif dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan tata kelola ekonomi global.
Kerja sama di bidang vaksin antara China dan Indonesia, yang selama ini memimpin baik di tingkat regional maupun global, menjadi paradigma untuk kerja sama antipandemi antara negara-negara berkembang besar, katanya.
Wang mengatakan China akan terus memperdalam kerja sama dengan Indonesia dalam bidang vaksin serta penelitian dan pengembangan obat, juga mendukung perusahaan China dalam melakukan kerja sama teknologi untuk membantu Indonesia menjadi pusat produksi vaksin regional.
Menyebut pula bahwa volume perdagangan bilateral antara China dan Indonesia meningkat lebih dari 50 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam 10 bulan pertama tahun ini, Wang meminta kedua pihak untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi serta memperluas bidang-bidang kerja sama seperti energi baru dan kendaraan listrik.
Sementara itu, Luhut menyampaikan terima kasih kepada China atas dukungannya dalam menyediakan vaksin, obat-obatan, dan bahan-bahan antipandemi. Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan terus memajukan proyek-proyek besar di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, dan memperdalam kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan dan investasi, perawatan kesehatan, pembangunan hijau, dan maritim.
Kedua pihak juga sependapat bahwa demokrasi harus dimajukan sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara, dan harus dinilai berdasarkan kepuasan rakyat mereka sendiri, bukan dipaksakan dengan standar Barat. [Xinhua]