Foto dari udara yang diabadikan pada 19 April 2022 ini menunjukkan mesin penyemaian yang dipandu oleh Sistem Satelit Navigasi BeiDou sedang bekerja di ladang kapas di lahan pertanian milik sebuah divisi dari Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut. (Xinhua/Ding Lei)
BEIJING, 22 Juni (Xinhua) — Seorang pejabat China pada Selasa (21/6) mengatakan bahwa larangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap semua impor dari Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China, merupakan contoh tipikal dari koersi ekonomi.
Langkah itu akan sangat merusak kepentingan para konsumen serta perusahaan China dan AS, serta tidak akan memberikan kontribusi yang positif bagi stabilisasi rantai pasokan dan industri global, upaya meredakan inflasi global, atau promosi pemulihan ekonomi global, kata seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam sebuah penyataan.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Selasa menerapkan larangan impor terhadap semua produk yang terkait dengan Xinjiang, berdasarkan apa yang disebut “Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur”.
Menentang keras larangan tersebut, sang jubir mengatakan bahwa AS mempraktikkan unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi dengan dalih “hak asasi manusia,” yang sangat merusak prinsip-prinsip pasar dan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Menekankan bahwa kerja paksa secara eksplisit dilarang berdasarkan hukum di China, jubir tersebut mengatakan bahwa semua kelompok etnis di Xinjiang menikmati kebebasan penuh dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Selain itu, hak serta kepentingan mereka dijamin secara efektif.
Dari 2014 hingga 2021, pendapatan siap dibelanjakan (disposable income) penduduk perkotaan di daerah tersebut meningkat dari 23.000 yuan (1 yuan = Rp) menjadi 37.600 yuan, sementara disposable incomependuduk pedesaan meningkat dari sekitar 8.700 yuan menjadi 15.600 yuan. Hingga akhir tahun 2020, lebih dari 3,06 juta orang di Xinjiang telah diangkat dari kemiskinan. Dan untuk penanaman kapas, salah satu industri utama Xinjiang, tingkat mekanisasi komprehensif di sebagian besar daerah tersebut menembus 98 persen.
Promosi apa yang disebut kerja paksa pada dasarnya tidak benar, dan larangan AS akan merampas hak orang-orang di Xinjiang untuk bekerja dan berkembang, dan itu akan mengakibatkan pengangguran paksa dan bahkan menyeret mereka kembali jatuh ke dalam kemiskinan, ujar sang juru bicara.
Tujuan sebenarnya AS adalah mendiskreditkan citra China, mencampuri urusan internalnya, membendung pembangunannya, serta merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang, kata juru bicara itu.
Juru bicara tersebut mengatakan AS harus segera menghentikan manipulasi politiknya serta mencabut semua sanksi dan tindakan penindasan yang terkait dengan Xinjiang.
China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunannya, serta kepentingan dan hak legal semua kelompok etnis di Xinjiang, ungkap sang juru bicara.
Di saat ekonomi dunia dilanda inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang rendah, AS sepatutnya berbuat lebih banyak untuk berkontribusi terhadap stabilitas rantai pasokan dan industri serta pemulihan ekonomi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dapat diperdalam, kata juru bicara tersebut. [Xinhua]
