WASHINGTON – Pemerintahan Joe Biden sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk kemungkinan penutupan pemerintahan (government shutdown) seandainya dana saat ini habis pada 30 September mendatang, demikian disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Kamis (23/9).
“Ini konsisten dengan praktik yang telah lama terjadi di banyak pemerintahan agar OMB mengingatkan staf senior instansi tentang perlunya meninjau dan memperbarui rencana shutdown yang tertib,” kata Psaki pada sebuah konferensi pers, merujuk pada Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB).
“Ini bukan panduan formal yang wajib diikuti, itu sekadar pengingat, tenggat waktu kami tinggal tujuh hari, dan kami harus bersiap, tentu saja, dalam segala hal dari segala kemungkinan. Jadi, kami melihat ini sebagai langkah rutin dan kita harus siap terhadap segala hal yang mungkin bisa terjadi,” katanya. Psaki mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden sedang mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak potensi penutupan pemerintahan terhadap respons pandemi, pemulihan ekonomi, atau prioritas AS lainnya.
“Faktanya, penutupan pemerintahan sangatlah mahal, mengganggu, dan merugikan. Upaya-upaya kesehatan masyarakat langsung secara umum dapat dilanjutkan selama penutupan pemerintahan karena mereka dikecualikan, dan itu tentu saja niat kami,” katanya.
Komentar Psaki itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Selasa (21/9) malam waktu setempat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mencegah penutupan pemerintahan federal dan menangguhkan batas utang pinjaman pemerintah hingga Desember 2022.
RUU itu kini diserahkan ke Senat, dengan anggota Senat Partai Republik telah bersumpah untuk menggagalkan RUU tersebut. Pemimpin Minoritas Senat AS Mitch McConnell mengisyaratkan pada Senin (20/9) bahwa Partai Republik akan membantu meloloskan RUU pendanaan pemerintah jangka pendek asalkan Partai Demokrat memisahkan RUU tersebut dari rencana untuk menangguhkan batas utang.
“Tergantung pada apa yang terjadi di sana, kami akan tetap membuka pemerintahan pada 30 September, yang merupakan tanggal kami, dan melanjutkan pembicaraan tentang batas utang,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada konferensi pers, seraya menambahkan Kongres akan mencari cara untuk mencegah penutupan pemerintahan pada pekan depan. [Xinhua]