Indonesia Harus Siap Hadapi Cyber War

149

JAKARTA, WB – Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia terlalu terbuka, baik secara pengelolaan maupun pemilihan teknologi. Hal tersebut karena liberalisasi telekomunikasi yang telah diberlakukan sejak tahun 1995.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Teknologi Komunikasi, Sarwoto Atmosutarno yang menilai liberalisasi ini berakibat pada komunikasi yang dilakukan oleh jajaran pejabat pemerintahan yang seyogyanya sarat pengamanan terabaikan dan mendapatkan  perlakuan layaknya komunikasi publik. Sementara, disain komunikasi publik adalah jaringan terbuka yang rawan penyadapan.

“Cyber War itu nyata dan tidak perlu deklarasi perang. Geopolitik dan geostrategi mendesak kita untuk segera membangun cyber defense berbasis teknologi terestrial maupun ruang angkasa/satelit berbasis digital,” ujar Sarwoto Atmosutarno, kemarin.

Mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) ini beranggapan. sejak liberalisasi jaringan telekomunikasi militer dan keamanan Indonesia tertinggal  dibanding jaringan telekomunikasi publik.  ketertinggalan ini kemudian diperparah dengan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan cyber war dan cyber defense di kalangan pembangunan dan pengelola jaringan tersebut yang seharusnya segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana.

“Selama pejabat publik menggunakan jaringan komunikasi publik jelas tidak aman. Sudah saatnya komunikasi pemerintahan dibuatkan sistem telekomunikasi khusus. Padahal UU No. 36/1999 telah menyebutkan soal ini tetapi pelaksanaannya minim, bahkan prioritasnya terabaikan,” terangnya.

Sarwoto memaparkan harus ada fasilitas Jaringan Pengguna Khusus (Closed User Group, CUG) untuk pejabat dan instansi pemerintah serta pihak-pihak yang rawan mendapatkan serangan dalam cyber war agar lebih aman.

“Dengan jaringan semacam ini, aktivitas telekomunikasi pejabat dan instansi pemerintah atau bahkan figur publik dapat dilindungi keamanannya secara khusus dan tertutup, dengan hierarki yang jelas standar operasinya,” paparnya.

Dijelaskanya pula hierarki jaringan akses, pengumpul, dan backbone bisa didesain dengan algoritma yang berlapis-lapis dan diacak. Interkoneksi jaringan khusus dengan jaringan publik dibatasi dan terkendali baik untuk layanan suara, data, dan video termasuk internet protokol yang digunakan.

“CUG dengan disain topologi jaringan khusus saat ini digunakan oleh banyak negara yang sudah sangat sadar peranan cyber war dalam perang modern,” jelasnya.

Lebih lanjut Sarwoto menyatakan apabila Indonesia mampu memaksimalkan sumber daya yang ada maka dapat membangun jaringan cyber defense yang tangguh. Sebab, tambah dia, kurang lebih dalam jangka lima tahun Indonesia sudah bisa mengejar ketertinggalan di bidang ini.

“Yang penting ada konsistensi perencanaan dan tidak tergantung pada periode siapa yang berkuasa untuk melaksanakannya,” pungkasnya. [ ]