Pengaturan Hak Cipta di Internet Dianggap Mengancam Kebebasan Berekspresi

110

JAKARTA, WB – Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi menilai pengaturan hak cipta yang represif di internet seperti yang ada dalam perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP) bisa mengancam kebebasan berekspresi. Nantinya website dengan mudah akan diblokir bila salah satu kontennya diduga melanggar hak cipta.

“Padahal harusnya dilihat dulu sejauh mana pelanggarannya, tidak asal main blokir,” kata Firdaus dalam press release yang diterima redaksi Wartabuana.com, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

“Keinginan Presiden Joko Widodo bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP) bisa membahayakan para pengguna internet di Indonesia. Hal itu disebabkan dalam perjanjian itu terdapat ketentuan mengenai hak cipta di internet yang sangat represif,” imbuh dia.

Lebih jauh Firdaus mengatakan pemblokiran website secara ugal-ugalan hanya karena alasan melanggar hak cipta juga bisa mengancam hak warga atas informasi dan pengetahuan di internet. “Selama ini internet menjadi media yang memudahkan warga berbagi informasi dan pengetahuan, tapi dengan adanya ketentuan yang represif mengenai hak cipta, kemudahan warga untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan itu akan tertutup,” terang dia.

Selain itu, lanjut Firdaus, pembahasan point-point dari TPP sangat tertutup. “Di AS, TPP banyak ditentang warga karena ketertupan pembahasannya ini. Anehnya, Presiden Indonesia Jokowi, dengan tanpa merasa bersalah mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk bergabung dengan TPP, padahal presiden tidak pernah membuka ke publik dokumen tentang TPP itu,” tuturnya.

Presiden Jokowi, tegas Firdaus Cahyadi, tidak bisa mengatasnamakan negara Indonesia dalam menyatakan keinginannya bergabung dengan TPP, tanpa pernah sebelumnya membuka dokumen TPP itu sendiri.

“Rakyat Indonesia yang akan dirugikan jika pemerintah bernafsu bergabung dengan TPP ini,” tegas Firdaus Cahyadi seraya mengatakan celakanya rakyat tidak pernah dilibatkan dan diajak bicara oleh pemerintah bila ingin ikut dalam TPP.

Untuk itulah, SatuDunia sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, mendesak pemerintah untuk melalukan beberapa hal sebelum bergabung dalam TPP.

“Pertama, pemerintah harus membuka dokumen TPP yang akan diikutinya ke publik. Selain itu, pemerintah harus memfasilitasi sebuah debat publik yang kondusif mengenai TPP ini,” tandas dia. []