JAKARTA, WB – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencurigai jika yang menuntut kebutuhan hidup layak (KHL) hingga Rp 3,7 juta bukanlah buruh asli.
“Kalau egois, perusahaan pasti bangkrut dong. Kadang-kadang itu hanya (ulah) aktivis saja yang teriak-teriak, buruh aslinya enggak,” kata Ahok di Balaikota, Selasa (4/11/2014).
Menurut Ahok, yang terpenting adalah mencari jalan tengah antara keinginan buruh dengan kemampuan perusahaan.
Survei KHL yang telah dilaksanakan dewan pengupahan dari unsur Pemprov DKI, buruh, dan pengusaha, sudah mengakomodasi semua jaminan kesehatan dan pendidikan. Ahok menambahkan, pemerintah pun telah menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta rumah susun bagi warga kurang mampu.
“Lihat saja yang suka demo, mereka punya motor bagus kan,” kata Ahok.
Sementara itu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 dipastikan molor. Sebab hingga 1 November 2014, besaran KHL belum juga diputuskan. Adapun survey KHL yang ditetapkan untuk bulan Oktober yakni sebesar Rp 2.448.000. Besaran KHL itu akan menentukan besaran UMP DKI 2015 mendatang.[]