JAKARTA, WB – Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Peduli (AMJP) Muhammad Ari Kurniawan mendesak Tim Pansel agar tidak meloloskan 7 nama calon Dirjen Pajak karena terindikasi terlibat dalam banyak kasus.
”AMPJ mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja untuk menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara,” kata Ari saat menggelar aksi unjuk rasa Rapim Ditjen Pajak di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
AMPJ mengimbau kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya jangan tersandera oleh berbagai usulan pansel, seperti kasus pencalonan Kapolri yang baru-baru ini menimbulkan pertanyaan besar.
”Jogjakarta merupakan lumbung suara Jokowi-JK saat pilpres 2014, jadi kami punya hak untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi,” ucapnya.
Selama proses penyeleksian calon Dirjen Pajak itu sendiri, AMJP menilai, Tim Pansel pernah kedapatan mengistimewakan salah satu peserta dengan membiarkan peserta tersebut membuat makalah tulisan tangan.
Padahal prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku, jika setiap calon Dirjen Pajak harus membuat makalah dengan menggunakan komputer.
“Yang lebih fatal lagi, peserta yang baru beberapa bulan aktif dari cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak memiliki DP3 tahun 2012 dan 2013 ini tetap diloloskan sebagai peserta. Ini berarti ada kecurangan dan Pansel berhak disanksi,” tegas Ari.
Dengan adanya catatan di atas tersebut, pihaknya kembali mengingatkan kepada Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Kami juga meminta agar pansel diperiksa oleh pihak terkait dan menindak tegas karena pansel dikhawatirkan akan menjerumuskan Presiden Jokowi,” ujarnya. []