JAKARTA, WB – Jenderal Polisi (Purn) Chairudin Ismail menilai bahwa, berkaca pada kasus bentrokan yang terjadi antara aparat Brimob dengan TNI di Batam, dinilai oleh Chairudin merupakan pukulan telah terhadap institusi penegakan hukum dinegara ini.
Mantan Kapolri ini mengatakan, penegakan hukum dinegara ini jangan sampai mundur kebelakang atas adanya insiden tersebut, oleh karenanya dia berharap segera ada langkah tegas dilakukan agar insiden tersebut tidak kembali terjadi dikemudian hari.
“Proses keamanan dinegara ini tidak luput dalam sejarah. Kasus yang terjadi di Batam sebetulnya harus menjadi tanggung jawab semuanya,” ujar Chairudin di bilangan Cikini, Kamis (20/11/2014).
Menurutnya, polemik yang terjadi antara TNI dan Polri saat ini, haruslah segera dituntaskan, pasalnya dua institusi tersebut merupakan kekuatan utama keamanan dan ketahanan di negara ini, oleh karenanya, Chairudin meminta agar tidak adanya politisasi kasus terhadap insiden yang terjadi di Batam.
“Dinegara ini banyak kejahatan yang dipolitisi. Kita berada dalam himpitan, oleh karena itu, alangkah baiknya kita membangun kesepahaman diri dinegara ini. Kalau mau tentram maka harus dibangun sistem keamanannya dulu,” tandas Chairudin.
Seperti diketahui, muara konflik Batam, berdasarkan informasi yang diutarakan oleh Komandan Resimen Militer (Danrem) 033 Wira Pratama (WP), Brigadir Jenderal (Brigjend) TNI Eko Margiono menjelaskan bahwa pelaku penyerangan Barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri di Tembesi adalah anggotanya dari Yonif 134 Tuah Sakti (TS).
Kata Margiono, peristiwa itu dikarenakan adanya saling pandang antara dua aparat saat mengisi bahan bakar minyak di salah satu tempat penjual bensin eceran di perumahan Buana Mas, Tembesi. Keributan terjadi antara anggota Yonif 134/TS dan anggota Brimobda Kepri, pada Rabu (19/11/2014) pagi sekitar pukul 10.15 WIB. Keributanpun berujung pada perusakan bangunan Barak Teratai Satbrimob Polda Kepri.[]