JAKARTA, WB – Ketua MPR RI Zulfikli Hasan menerima audiensi Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo didampingi Ketua Forum Rektor Indonesia Rochmat Wahab, Dawam Rahardjo, Yudi Latif yang menyerahkan hasil Konvensi Nasional Haluan Negara (KNHN) 2016 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 silam.
Rombongan cendikiawan tersebut diterima di ruang kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Menurut Ponco, saat ini Indonesia memerlukan haluan negara yang jelas dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang. Sebab para akademisi menilai tidak sedikit visi pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinergi. Tak ayal, pembangunan menjadi tidak merata dan daerah seringkali tertinggal.
“Kita lepas dari haluan negara. Sehingga visi kita belum jelas dan kita belum tahu 10 tahun mendatang akan jadi seperti apa,” terang Pontjo yang juga Ketua Umum FKPPI.
Hal senada juga ditimpali oleh Ketua FRI Rochmat Wahab. Menurutnya landasan ekonomi saat ini tidak lagi menerapkan ekonomi Pancasila sehingga program tidak berkesinambungan.
“Ekonomi Pancasila hilang sejak tidak jadi haluan sehingga pembangunan itu tidak ada pegangan. Ekonomi Pancasila itu contohnya keseimbangan antara pusat dan daerah, sekarang tidak ada keseimbangan itu semua digeneralisir oleh pusat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut Zulkifli juga didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Sekjen MPR RI Ma`ruf Cahyono serta Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono.
Kajian mengenai haluan negara ini sudah menjadi kajian sejak tiga tahun yang lalu dalam FRI. Para rektor yang tergabung dalam FRI merasa bahwa sudah hampir 20 tahun reformasi, tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Mereka berasumsi bahwa hal tersebut disebabkan oleh lepasnya haluan negara.
Hasil Konvensi mengenai Haluan Negara tersebut menyetujui beberapa hal, antara lain bahwa haluan negara sepatutnya berada di atas undang-undang dan kewenangan MPR untuk menetapkan `garis-garis besar` daripada haluan negara harus dipulihkan melalui perubahan Konstitusi.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama FRI juga meminta perhatian mengenai prinsip ekonomi Pancasila yang kini sudah hilang. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya pegangan dalam pembangunan. Prinsip ekomoni Pancasila yang menjaga keseimbangan pembangunan antar pusat dan daerah, tetapi kini hal tersebut sudah tidak ada.
Menanggapi hal tersebut, Zulkifli juga merasakan hal yang sama. Indonesia kini belum punya haluan negara yang kuat, oleh sebab itu pembangunan pun masih belum merata.
Zulkifli Hasan pun menerima masukan tersebut dengan baik. Menurutnya hal ini sejalan dengan MPR yang kini sedang merumuskan haluan negara seperti apa yang tepat untuk kebaikan berbangsa dan bernegara.
Beliau juga mengungkapkan bahwa haluan negara berbeda-beda, jadi haluan negara seperti apa yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik. “Gagasan ini untuk meluruskan tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Semoga ini bisa jadi acuan untuk tanggal 20 Agustus nanti,” ujar Zulkifli.
Nantinya jika gagasan mengenai haluan negara ini disetujui oleh sepertiga anggota MPR, yang terdiri dari 10 fraksi dan 1 kelompok DPD, maka bisa ditindaklanjuti di rapat Paripurna. Namun, Zulkifli tak menampik kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dan menyebabkan kegagalan, seperti tekanan publik yang berkembang di masyarakat.
Zulkifli juga mengundang Aliansi Kebangsaan untuk hadir dalam rapat gabungan yang akan dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang. Aliansi Kebangsaan diharapkan bisa menjadi narasumber dalam berbagai diskusi mengenai haluan negara supaya masyarakat mengerti bahwa yang dilakukan oleh MPR ini merupakan kepentingan bersama untuk bangsa dan negara.[]