WARTABUANA – Sejumlah politisi Amerika Serikat (AS) mengarang apa yang disebut sebagai isu “kerja paksa” dengan tujuan membatasi dan menekan perusahaan China, serta menghambat pembangunan negara tersebut, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada Kamis (3/12).
Hua menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers harian ketika diminta mengomentari keputusan AS untuk memblokir impor kapas dari Xinjiang dengan dalih “kerja paksa”.
Tindakan AS tersebut melanggar aturan perdagangan internasional dan prinsip ekonomi pasar, merusak rantai pasokan dan industri global, serta merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen di semua negara termasuk AS sendiri, ungkap Hua.
“Perlu dicatat bahwa membantu masyarakat dari semua kelompok etnis mendapatkan pekerjaan yang stabil dan ‘kerja paksa’ merupakan konsep yang sangat berbeda,” tutur Hua. Menurutnya, para pekerja dari semua kelompok etnis di Xinjiang memilih pekerjaan atas kemauan mereka sendiri. Mereka secara sukarela menandatangani kontrak dengan perusahaan sesuai dengan prinsip kesetaraan, dan “tidak akan menerima diskriminasi karena perbedaan suku, gender, dan keyakinan agama,” imbuhnya.
“Sejumlah politisi AS tertentu mengklaim bahwa mereka peduli dan melindungi hak-hak kelompok etnis di Xinjiang. Namun, di sisi lain, mereka membatasi dan menekan perusahaan Xinjiang dengan menggunakan tekanan dan sanksi, serta mengganggu pembangunan yang stabil dan kemakmuran Xinjiang,” kata Hua.
China mendesak para politikus AS itu untuk menghormati kebenaran dasar dan berhenti menggunakan isu terkait Xinjiang untuk mencampuri urusan dalam negeri China, kata juru bicara itu. Dia pun menambahkan bahwa China akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan China.
Otoritas Bea Cukai AS pada September lalu mengumunkan akan memblokir masuknya kapas hingga tomat dari lima entitas dari Xinjiang, China dengan dalih “kerja paksa”.[xinhua]