JAKARTA, WB – Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay berpesan kepada para peserta Muktamar Muhammadiyah ke-47 atau muktamirin untuk melakukan advokasi publik bagi kepentingan bangsa.
“Apalagi di saat semua elit politik melupakannya. Di antara isu penting dan strategis yang perlu dipikirkan muktamirin adalah tentang penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan petani dan nelayan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan TKI di luar negeri, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Isu-isu dinilai sebagai isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, dakwah Muhammadiyah harus menyentuh wilayah itu,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI ini dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Selain itu dia meminta muktamirin untuk tidak hanya fokus pada persoalan regenerasi dan pemilihan pimpinan persyarikatan. Sebab, banyak persoalan dan dimensi kehidupan berbangsa yang menunggu uluran tangan Muhammadiyah.
“Setelah pemilihan pimpinan, agenda muktamar Muhammadiyah berikutnya adalah sidang-sidang komisi. Sidang komisi itu tentu akan membicarakan program dan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Momentum sidang komisi itu tentu sangat tepat untuk membicarakan isu-isu kebangsaan kontekstual kontemporer,” imbuh dia.
Dia mencontohkan isu penting selama ini diantaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya, menjadi isu penting dan membutuhkan perhatian khusus. Program-program pemberdayaan dan perlindungan anak harus betul-betul menyentuh dan berdampak luas. Dengan begitu, masa depan bangsa ini menjadi semakin cerah dan menjanjikan.
“Tayangan program-program di TV-TV kita masih banyak yang belum ramah anak. Kalau dipersentasi, tayangan program bagi orang dewasa masih lebih dominan. Anak-anak yang mestinya difasilitasi untuk bermain dan belajar seakan terlupakan,” paparnya.
“Perlindungan TKI dan TKW. Para pahlawan devisa itu sering sekali menemukan masalah di luar negeri. Selain berhadapan dengan masalah hukum, tidak jarang mereka tidak memiliki dokumen kerja sebagaimana semestinya. Dan anehnya, banyak pihak yang kurang begitu memperhatikan,” sambung dia.
“Dalam sidang komisi-komisi nanti, Muhammadiyah bisa saja merekomendasikan agar pemerintah membuka atase agama di negara-negara yang jumlah TKI-nya besar. Rekomendasi seperti itu tentu diperhatikan oleh pemerintah,” demikian Saleh Partaonan Daulay ini.
Pria yang aktif di Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan pemerintah tentu sudah memikirkan hal itu. Namun, pemerintah tentu tidak bisa sendiri. Pemerintah memerlukan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah. Apalagi, Muhammadiyah sudah lama berhasil menunjukkan karyanya bagi bangsa dan negara ini. []