JAKARTA, WB – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto yang meminta Kapolri tidak memberikan izin pelaksaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke IX di Bali, dinilai sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menilai larangan yang disampaikan Menteri Tedjo menjurus pada prosesi kematian demokrasi.
“Menteri Tedjo harus ditegur. Itu upaya mematikan demokrasi kita,” ujar Farhan, Kamis (27/11/2014).
Politisi yang berangkat dari aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini menambahkan, Tedjo tidak pernah berhenti membuat pernyataan kontroversi, sebelumnya, perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , kini Menkopolhukam membuat statemen yakni melarang Golkar melakukan munas di Bali.
“Gejala ini kecenderungan pejabat dan penguasa yang suka menggunakan kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentinganya,” kata Farhan.
Lebih jauh Farhan menambahkan, dengan nalar dan semangat kekuasaan, mereka berlaku anti politik rakyat, anti demokrasi, anti kritik dan anti disalahkan.
“Menurut saya sudah terlalu jauh mengintervensi Parpol. Ini adalah kemunduran demokrasi, jika cara-cara ini dijadikan politik pemerintahan,” tandas Farhan. []