JAKARTA, WB – Ditunjuknya politisi Partai NasDem, Presetyo sebaga Jaksa Agung, kini malah menimbulkan pro dan kontra. Selain karena unsur dari kalangan partai, Presiden Jokowi juga tak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses penunjukan Prasetyo tersebut.
“Seharusnya peran PPATK dan KPK diperlukan dalam pemilihan Jaksa Agung ini. Kita apresiasi soal pemilihan menteri, namun kenapa jabatan ini yang paling krusial tidak melibatkan kedua lembaga tersebut. Kemarin kita apresiasi saat Pak Jokowi seleksi menteri di Kabinet Kerja pakai PPATK dan KPK,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Meski Prasetyo sudah keluar dari NasDem, namun Martin berharap agar Prasetyo bisa membuktikan kinerjanya sebagai Jaksa Agung, agar bisa menjawab semua keraguan sejumlah pihak.
“Kita ikut bertanya-tanya seperti pertanyaan banyak masyarakat. Apa alasannya sehingga Prasetyo yang ditunjuk presiden menjadi Jaksa Agung,” tutur anggota Komisi III DPR itu.
Pasalnya, jika kursi Jaksa Agung ditempati oleh kalangan atau dari unsur partai, ditakutkan ada kesewenang-wenangan. “Jaksa Agung itu jabatan strategis dalam penegakan hukum kita. Kami yang di Komisi III saja tidak begitu kenal dengan Prasetyo,” katanya. []