JAKARTA, WB – Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo memastikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan menambah jumlah komisi, meski Presiden Jokowi telah merombak beberapa kementerian untuk digabungkan atau dilebur.
Adanya berubahan nomenklatur di pemerintahan Jokowi, menurut Bambang, tidak akan mempengaruhi kinerja DPR dalam melakukan pengawasan. Sebanyak 34 pos kementerian Jokowi-JK nanti akan ditampung semua oleh 11 komisi di DPR.
“Saya rasa tidak ada perubahan tetap 11 komisi,” ujar Bambang, saat dihubungi, Senin (27/10/2014).
Lagi pula kata Bambang, perubahan komisi hanya akan menambah ruwet, dalam arti, anggaran negara yang digunakan bertambah, kemudian Sumber Daya Manusianya juga harus bertambah. Sehingga, ia anggap penambahan itu tidak relevan.
Meski diakui ada beberapa perubahan dalam kabinet Jokowi, Bambang mengatakan, nanti akan disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada, melalui badan musyawarah. ”Nanti gampang itu kita sesuai kementerian apa dengan komisi mana,” terangnya.
Sebelumnya ada rumor, bahwa DPR berencana menambah komisi baru untuk mengimbangi kabinet Jokowi. Namun, hal itu dinilai sebagai akal-akalan dari partai partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Mereka mengajukan usulan tersebut karena ingin mendapatkan pimpinan komisi.
Padahal sampai saat ini, sidang paripurna pembentukan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan masih deadlock. Hal itu terjadi lantaran KIH sampai saat ini, belum menyerahkan susunan alat kelengkapan dewan. []