JAKARTA, WB – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, pada dasarnya enggan menanggapi manuver politik yang dilakukan oleh kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin membentuk ketua DPR tandingan dan juga alat kelengkapan dewan lainnya pada Senin nanti.
Menurutnya, berbagai manuver politik yang dibuat oleh kubu pendukung pemerintah itu justru membuat situasi di DPR kian pelik. Oleh karena itu kubu Koalisi Merah Putih (KMP), tidak ingin memperkeruh suasana dan lebih memberikan waktu kepada KIH agar mencairkan suasana.
“Secara pribadi enggak perlu sebetulnya berkomentar. Karena kita berpandangan, masalah atau manuver politik merupakan masalah yang muncul dalam diri koalisi KIH sendiri, dan itu berimbas langsung ke DPR sebagai institusi,” ujar Mahfudz di bilangan Cikini, Sabtu (1/11/2014).
Memang Mahfudz tidak menjelaskan secara gamblang terkait polemik yang terjadi di kubu KIH, menurutnya rangkaian polemik yang terjadi itu biarlah koalisi KIH yang menyelesaikan sendiri dan pada waktunya situasinya akan mencair.
“Kita memberikan waktu khususlah kapada KIH dan itu akan selesai dengan sendirinya. Buktinya sampai saat ini tidak terbukti tuh yang katanya Pramono akan jadi ketua, tapi dibantah sendiri oleh Pramono,” ujarnya.
Mahfudz berharap kepada kubu KIH untuk tidak lagi membuat berbagai manuver apalagi sampai membentuk pemimpin tandingan sehingga ada dualisme kepemimpinan nantinya. Pasalnya jika hal itu terjadi maka persoalan akan semakin panjang dan yang akan menerima kerugian itu bukanlah DPR, melainkan pemerintah dan rakyat.
“Kalau masalah ini tidak diselesaikan dan berlarut-larut yang rugi itu siapa ? DPR itumah enggak rugi amat. DPR enggak rapat tapi gaji jalan terus. Justru yang rugi pemerintah karena enggak bisa mengajukan APBN untuk 2015, akhirnya tidak kerja, kalau enggak kerja, nanti mereka diprotes sama rakyat,” tegasnya. []