JAKARTA, WB – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menuding lelang pengadaan tas sembako presiden yang menelan anggaran senilai Rp3 miliar menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye Jokowi jelang pemilihan presiden 2019.
“Harus dievaluasi dong, jelas. Itu, kan, saya katakan ini presiden rasa capres ya. Jadi jangan sampai presiden tapi bertindak sebagai capres. Dia melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara, gitu. Jadi enggak boleh itu, dan harus dihentikan,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli menyatakan lembaga legislatif tidak mengetahui anggaran pengadaan tas sembako yang digagas Kementerian Sekretariat Negara itu. Ia beralasan DPR tidak membahas satuan anggaran di dalam satuan kerja yang menggunakan APBN. “Jadi kami tidak tahu, anggaran itu gelondongan. Tentu nanti di komisi terkait bisa ditanyakan,” ujarnya.
Pengadaan tas sembako presiden diketahui dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. Proyek pengadaan senilai Rp3 miliar itu dibuat 20 April 2018 dan diadakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam situs LPSE, biaya pengadaan tas tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan nilai pagu paket sebesar Rp3 miliar dan Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Paket sebesar Rp600 juta.
Fadli mengkritik itu lantaran anggaran negara sangat penting untuk menutupi berbagai hal, salah satunya ketika terjadi bencana. Ia berkata DPR beberapa kali harus patungan untuk memberi bantuan kepada korban bencana lantaran anggaran negara tidak tersedia. “Jadi tidak boleh lah itu dan harus dihentikan,” ujar Fadli. []