JAKARTA, WB – Loyalis pendukung presiden Joko Widodo (Jokowi), dari Forum Nasional Relawan Indonesia (FNRI) mengapresiasi sikap tegas presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah membentuk tim investigasi independen (Tim 9) untuk menyelesaikan konflik kasus dugaan rekening gendut Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
“Kami mengapresiasi kebijakan politik Presiden Joko Widodo yang menunjuk Tim Independen atau tim 9. FNRI menghargai apapun rekomendasi Tim Independen kepada Presiden,” ujar Sekjend FNRI, Gatot Ario Bimo kepada wartawan, Jumat (29/1/2015).
Gatot mencatat, dengan adanya tim independen, diharapkan dapat mengatasi berbagai kebuntuan dan mampu mencairkan kebekuan antara institusi Polri dan KPK yang saat ini tengah panas.
Gatot berharap kasus pemilihan Kapolri yang memicu kegaduhan politik tidak lagi terulang kedepannya. Dia juga berharap segala inisiatif kebijakan yang menjadi kewenangan Presiden tidak dicampuri oleh intervensi pimpinan-pimpinan Parpol.
“Kami yang tergabung dalam FNRI melihat untuk mengatasi kebuntuan hukum terkait pelantikan Komjen BG yang kami pandang tidak memiliki legitimasi moral untuk menjadi Kapolri seiring dengan ditetapkannya status tersangka oleh KPK,” kata Gatot.
Lebih jauh Gatot menambahkan, para loyalis dan relawan Jokowi akan mendukung penuh apapun kebijakan Presiden, dengan program-program Nawacitanya yang berpijak kepada kepentingan rakyat.
“Kami berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak sendiri, termasuk dalam menciptakan aparat birokrasi yang bersih dengan mengangkat pejabat-pejabat yang kompeten dan berintegritas di masing-masing bidangnya,” papar Gatot.
FNRI juga menghargai pendapat KPK dan para relawan yang menginginkan koruptor tidak menduduki jabatan kenegaraan. Hal tersebut, tidak ada alasan bagi semua pihak untuk mempolitisir berbagai konflik dan situasi keruh antara KPK dan Polri.
“Semua pihak diharapkan dapat memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini agar KPK dan PPATK jauh-jauh hari diberi peran yang strategis dalam pemilihan jabatan publik dengan mengevaluasi menteri-menteri yang terlibat korupsi di jajaran kabinet,” tandas Gatot.[]