JAKARTA, WB – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyebut kerugian Indonesia sebesar Rp 221 Triliun akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, telah menjadi isu internasional karena asap mengganggu daerah tetangga.
“Lahan gambut yang luas sehingga kebakaran mudah terjadi dan menyebarluas sehingga sulit untuk dipadamkan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima redaksi Wartabuana.com, Jakarta, Kamis (28/1).
“Ada peraturan yang memperbolehkan membakar 2 hektar lahan, tetapi masyarakat lupa untuk membikin sekat agar tidak meluas dan memadamkan,” imbuhnya.
Selain itu Kepala BNPB juga mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur,Bupati,TNI/Polri serta SKPD terkait di Riau dalam kesiapsegeraan menghadapi Karhutla.
Dalam melakukan Rapat Koordinasi bersama Presiden Joko Widodo tentang Sistem Pemberdayaan Desa untuk cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di kantor Gubernur Riau (27/1). Willem mengatakan kita harus melakukan pencegahan Karhutla berbasis Pemberdayaan Masyarakat. “Riau akan menjadi contoh atau model untuk daerah lain. Agar dapat diimplementasikan di lapangan dan terbentuknya kelompok masyarakat yang dibackup penuh oleh TNI/Polri” ucap Willem Rampangilei.
Rakor dihadiri juga oleh Plt. Gubernur Riau, Danrem 031/WB, Danlanud, Kabinda, Kapolda, Kajati, Wakil Ketua DPRD serta dihadiri pelaku dunia usaha, Kapolsek, Dandim, Bupati/Walikota, Kepala BPBD Kab/Kota, Media Massa, Kepala Dinas, SKPD terkait dan undangan lainnya.
Pada sambutannya Plt.Gubernur mengatakan terima kasih kepada BNPB atas diberikannya bantuan logistik dan peralatan,untuk antisipasi banjir dan Karhutla.
Sementara konsep Operasi dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemberdayaan Masyarakat. Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Wijaya menjelaskan konsep setiap kelompok memiliki relawan pemadam kebakaran hutan. Mencari data dan informasi di lapangan dan wajib dilakukan.”
Prinsipnya ada yang memimpin,merencanakan,mendukung dan melaksanakan dalam struktur pengembangan organisasi desa sebagai agen untuk memadamkan api dan melaporkan informasi Karhutla di lapangan atau desanya,” tandasnya.
Konsep Operasi itu terdiri setiap satuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat desa bertanggungjawab atas keamanan desanya dari ancaman Karhutla. Tokoh Masyarakat yang ditunjuk sebagai komandan dan anggota kelompok/regu standby 24/7. Mampu dikerahkan dalam hitungan menit (kurang dari 1 jam) secara terencana,terpadu dan terkoordinasi berdasarkan SOP. Serta mampu melakukan evakuasi warga jika kebakaran tidak terkendali. []