JAKARTA, WB – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam gubernur dan bupati/wali kota dengan tidak akan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang tidak mau memberikan layanan satu pintu terkait beberapa investor yang mengeluhkan masalah perizinan.
“One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun. Kalau ada daerah atau provinsi yang belum mempunyai (atau) belum bisa, DAK-nya dihilangkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Sebab, kata dia, investor mengeluhkan sulitnya mendapat izin pembangunan baik di pusat maupun daerah.
“Mengurus izin saja enam tahun. Padahal di Sumatera Selatan itu sangat kekurangan (listrik). Izinnya mutar-mutar,” ujar dia.
Menurut Jokowi, sebenarnya sudah banyak daerah yang siap dengan layanan satu pintu ini. Tetapi memang banyak juga daerah yang belum siap. “Ini wajib. Saya minta seluruh gubernur berikan penjelasan kepada bupati walikota. Karena kita akan promosi besar-besaran atas investasi,” kata dia.
Padahal, kata Jokowi, APBN sangat terbatas dan sementara banyak daerah yang harus dibangun infrastrukturnya. “Kita butuh pelabuhan, tol, untuk jalur rel kereta api,” kata dia.[]