JAKARTA, WB – Dalam perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, Presiden Joko Widodo ditantang untuk berani mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani. Ia mengatakan tak dapat dipungkiri, kalau sosok Luhut Binsar Panjaitan memiliki peran yang sangat besar sekali di pemerintahan.
“Pengaruhnya melampaui kewenangan seorang Menko,” ujar Ismail dalam rilis hasil studi kualitatif Setara Institute terhadap kinerja satu tahun Kabinet Kerja Jokowi – JK di Kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Kemarin.
Meski demikian, terhadap gugus kerjanya sendiri saat ini, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Ismail mengatakan prestasi kepemimpinan Luhut belum patut diacungi jempol.
Ismail mengatakan hal tersebut dapat dilihat antara lain, dari belum optimalnya penanganan bencana kabut asap yang dilakukan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai koordinator.
Luhut, malah dianggap tidak mampu membawahi para menteri dalam hal pembahasan RUU, penegakan hukum, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
“Hasil studi diharapkan dapat memberi penguatan kepada Kabinet Kerja. Jika pada reshuffle pertama Jokowi fokus pada menteri-menteri di bidang perekonomian, pada reshuffle kedua, Jokowi kembali didorong fokus kepada para menteri di bidang itu. Ditambah menteri dan pejabat setingkat menteri yang mengurusi bidang politik, hukum, dan keamanan,” catat Ismail.[]